Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Pembelian Helikopter AW101, Wapres Ingatkan TNI AU Pemerintah Sedang Hemat

Kompas.com - 09/09/2016, 07:26 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla kurang setuju dengan rencana TNI Angkatan Udara membeli helikopter angkut jenis Agusta Westland 101.

Ini disebabkan pemerintah tengah mencanangkan kebijakan pengetatan anggaran.

"Kan baru usulan. Saya kira anggaran sekarang, kami hemat untuk membeli barang-barang yang mahal," kata Kalla di Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Rencana pembelian heli jenis itu sebelumnya pernah ditolak Presiden Joko Widodo pada Desember 2015 lalu.

Penolakan itu disebabkan karena heli buatan Inggris dan Italia seharga 55 juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp 761,2 miliar per unit itu, dinilai terlalu mahal dan tak sesuai kondisi keuangan negara.

Baru-baru ini, Presiden Jokowi memang menandatangani inpres terkait penghematan anggaran. Tak kurang dari Rp 64 triliun anggaran yang dihemat dari pos anggaran 83 kementerian/lembaga.

Kalla mengaku, belum mengetahui secara pasti rencana pembelian helikopter tersebut.

Namun, menurut dia, pemerintah belum mempunyai anggaran yang cukup untuk membeli helikopter yang disebut hanya akan menjadi cadangan helikopter yang sudah dimiliki TNI AU itu.

"Saya tidak tahu apakah ada anggarannya atau tidak. Saya yakin, tidak ada dana anggaran untuk beli-beli begitu pada dewasa ini," ujarnya.

Dikutip dari Kompas, TNI AU akan membeli satu unit AW 101 dengan anggaran 2016.

Dalam suratnya tertanggal 29 Juli 2016, yang salinannya diterima Kompas, Rabu (7/9/2016), alasan TNI AU ingin membelinya karena sudah sesuai kajian atas kondisi heli angkut TNI AU selama ini yang digunakan serta kemampuannya memenuhi kebutuhan militer masa datang.

Saat dikonfirmasi, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan Djundan Eko Bintoro, membenarkan adanya surat TNI AU tersebut.

"Memang betul TNI AU kembali mengajukan pembelian heli AW 101. Saat ini sedang dibahas Kemenhan," ujar Djundan.

 

(Baca: Sempat Ditolak Jokowi, TNI AU Kembali Berencana Beli Heli AW101)

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Jemi Trisonjaya yang dihubungi terpisah juga membenarkan adanya permintaan TNI AU untuk pembelian AW 101. Namun, spesifikasi yang diharapkan TNI AU justru untuk angkutan militer.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com