Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Pembelian Helikopter AW101, Wapres Ingatkan TNI AU Pemerintah Sedang Hemat

Kompas.com - 09/09/2016, 07:26 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla kurang setuju dengan rencana TNI Angkatan Udara membeli helikopter angkut jenis Agusta Westland 101.

Ini disebabkan pemerintah tengah mencanangkan kebijakan pengetatan anggaran.

"Kan baru usulan. Saya kira anggaran sekarang, kami hemat untuk membeli barang-barang yang mahal," kata Kalla di Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Rencana pembelian heli jenis itu sebelumnya pernah ditolak Presiden Joko Widodo pada Desember 2015 lalu.

Penolakan itu disebabkan karena heli buatan Inggris dan Italia seharga 55 juta dollar Amerika Serikat atau setara Rp 761,2 miliar per unit itu, dinilai terlalu mahal dan tak sesuai kondisi keuangan negara.

Baru-baru ini, Presiden Jokowi memang menandatangani inpres terkait penghematan anggaran. Tak kurang dari Rp 64 triliun anggaran yang dihemat dari pos anggaran 83 kementerian/lembaga.

Kalla mengaku, belum mengetahui secara pasti rencana pembelian helikopter tersebut.

Namun, menurut dia, pemerintah belum mempunyai anggaran yang cukup untuk membeli helikopter yang disebut hanya akan menjadi cadangan helikopter yang sudah dimiliki TNI AU itu.

"Saya tidak tahu apakah ada anggarannya atau tidak. Saya yakin, tidak ada dana anggaran untuk beli-beli begitu pada dewasa ini," ujarnya.

Dikutip dari Kompas, TNI AU akan membeli satu unit AW 101 dengan anggaran 2016.

Dalam suratnya tertanggal 29 Juli 2016, yang salinannya diterima Kompas, Rabu (7/9/2016), alasan TNI AU ingin membelinya karena sudah sesuai kajian atas kondisi heli angkut TNI AU selama ini yang digunakan serta kemampuannya memenuhi kebutuhan militer masa datang.

Saat dikonfirmasi, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhan Djundan Eko Bintoro, membenarkan adanya surat TNI AU tersebut.

"Memang betul TNI AU kembali mengajukan pembelian heli AW 101. Saat ini sedang dibahas Kemenhan," ujar Djundan.

 

(Baca: Sempat Ditolak Jokowi, TNI AU Kembali Berencana Beli Heli AW101)

Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma Jemi Trisonjaya yang dihubungi terpisah juga membenarkan adanya permintaan TNI AU untuk pembelian AW 101. Namun, spesifikasi yang diharapkan TNI AU justru untuk angkutan militer.

"Bukan untuk VVIP seperti yang (diberitakan) kemarin karena TNI AU memang membutuhkan," ujarnya.

(Baca juga: Menyoal AgustaWestland AW101 Jadi Helikopter Kepresidenan RI)

Ditanya tentang tersedianya heli angkut EC 725 produksi Eurocopter, yang dirakit PT Dirgantara Indonesia, Jemi mengatakan bahwa pesanan TNI AU ke PT DI itu hingga kini tak kunjung datang meskipun sudah dipesan.

Sejauh ini, PT DI yang termasuk BUMN strategis di Indonesia juga telah merakit heli jenis Super Puma EC 225.

Kebutuhan TNI AU terhadap heli AW 101, tambah Jemi, adalah untuk pengganti heli angkut militer yang selama ini dioperasikan. Heli angkut militer yang dibutuhkan lebih untuk operasional TNI AU.

Namun, ketika ditanya mengapa pembelian heli hanya satu buah, Jemi menjawab, "Untuk back-up (cadangan) yang sudah ada."

(Baca juga: KSAU Beberkan Alasan Beli AgustaWestland AW101 untuk Helikopter Kepresidenan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Nasional
Cara Urus Surat Pindah Domisili

Cara Urus Surat Pindah Domisili

Nasional
Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com