Anggaran Dipangkas, Kemensos Justru Banjir Bantuan Asing

Kompas.com - 07/09/2016, 14:46 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa Kompas.com / Dani PrabowoMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Sosial termasuk ke dalam 83 kementerian/lembaga yang anggarannya dipangkas Presiden Joko Widodo. Namun, pemangkasan anggaran itu tak membuat Kemensos risau.

Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, sejak Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penghematan Anggaran Kementerian dan Lembaga, Kemensos justru banyak mendapat bantuan dari asing.

“Ada sesuatu kalau dalam bahasa pesantren itu, min haitsu la yahtasib, jadi sumber rezeki datang dari yang kita enggak duga,” kata Khofifah di Istana Wapres, Rabu (7/9/2016).

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu Kemensos mendapat bantuan dari Islamic Development Bank (IDB), serta dermawan asal Amerika yang masuk dalam sepuluh besar pengusaha terkaya di dunia.

Tanpa menyebut besarnya bantuan yang diberikan, bantuan itu rencananya akan disalurkan ke sejumlah daerah yang telah masuk program Kemensos.

(Baca: Jokowi Instruksikan 83 Kementerian/Lembaga Hemat Anggaran Kecuali MPR, DPR dan DPD)

Selain itu, ia menambahkan, Kemensos juga akan mendapat bantuan dari Kanada yang akan disalurkan kepada para pemuda yang hendak berwirausaha. Bantuan itu rencananya mulai turun pada November tahun ini.

“Hal-hal sepert ini kita harus mengambil hikmah dari sebuah sinergi yang lebih produktif dari berbagai keterbatasan yang memang kita harus tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat kurang mampu,” ujarnya.

(Baca: Jokowi: Yang Dipotong Anggaran Perjalanan Dinas dan Biaya Rapat)

Berdasarkan Inpres yang diterbitkan, Kemensos diminta berhemat sebesar Rp 943.421.020. Total penghematan anggaran untuk 83 kementerian/lembaga sebesar Rp 64.712.798.328.

Dalam penghematan ini, DPR/MPR/DPD terbebas dari kebijakan pemangkasan yang diambil Presiden Jokowi. Adapun kementerian yang tidak diminta melakukan penghematan hanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki anggaran Rp 707 miliar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X