Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buwas Hadiri "Fit and Proper Test" Calon Kepala BIN Budi Gunawan

Kompas.com - 07/09/2016, 10:09 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komjen Pol Budi Gunawan akan mengikuti fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di Komisi I DPR, Rabu (7/9/2016).

Budi tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 09.10 WIB. Dia hanya mengatakan akan menyampaikan visi-misi dan program yang telah disiapkannya. Salah satunya berkaitan dengan optimalisasi BIN.

"Memang instrumen di BIN dari dulu ada unsur TNI Polri dan PNS. Semua sumber daya harus dioptimalkan dan disinergikan agar solid menjalankan tugas," tutur Budi.

Budi Gunawan tak berbicara banyak. Ia langsung masuk ke ruang tunggu Komisi I.

Dalam ruangan tersebut, hadir pula Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso bersama pimpinan Komisi I dan beberapa pimpinan Mabes Polri.

Namun, awak media tak diperbolehkan masuk ke ruangan tersebut. Alasan kedatangan Budi Waseso pun belum diketahui.

Uji kepatutan dan kelayakan akan berlangsung tertutup dengan sejumlah alasan. Hasil yang diperoleh kemudian akan diajukan ke pimpinan DPR untuk kemudian dibawa ke rapat paripurna.

(Baca: "Fit and Proper Test" Budi Gunawan Akan Digelar Tertutup)

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya mengatakan, pihaknya akan memproses cepat pergantian kepala BIN.

Usai hasil uji kepatutan dan kelayakan didapatkan, maka pada Kamis (8/9/2016), rapat paripurna akan digelar. Dengan demikian, Budi dapat dilantik sebagai kepala BIN pada pekan ini.

Kompas TV Dicalonkan Jadi Ketua BIN, Siapakah Budi Gunawan?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa yang Menangani Kasus Ferdy Sambo Cs Meninggal Dunia

Jaksa yang Menangani Kasus Ferdy Sambo Cs Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com