Budi Gunawan, antara Reformasi Intelijen dan Tantangan Kurangi Dominasi Militer

Selain itu, apabila Budi Gunawan terpilih maka koordinasi dan sinergi kerja antara Polri dan BIN dapat berjalan dengan baik. Terutama, kata Poengky dalam menangani hal-hal strategis terkait dengan pembangunan, stabilitas ekonomi dan politik.

"Kami mendukung keputusan Presiden. Hal itu sejalan dengan reformasi intelejen, BIN memang harus dipimpin oleh non-militer," ujar Poengky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/9/2016).

Meski begitu, ada juga yang menilai BIN sebaiknya dipimpin dari kalangan militer. Pengamat pertahanan dan intelejen Connie Rahakundini mengemukakan sejumlah alasan.

Alasan pertama, institusi Polri telah mempunyai wewenang luar biasa di bidang intelijen. Apalagi, personel Polri juga sudah diberikan wewenang melakukan penindakan.

Alasan kedua, TNI dinilai lebih memiliki jaringan intelijen yang lebih luas dibandingkan institusi Polri. Skalanya pun internasional. Oleh sebab itu, sosok militer dianggap akan lebih mampu menggerakkan jaringan-jaringan itu.

"TNI itu punya atase pertahanan, ada di luar negeri. Jadi ya bukan hanya pengalaman, tetapi juga bagimana juga memiliki jaringan dan membuka jaringan. Di situ kuncinya," ujar Connie.

(Baca: Pengamat : Bagaimanapun, Intelijen Itu Harus dari Militer...)

Ujian bagi Budi Gunawan

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Hanura, Arif Suditomo mengatakan, fraksinya menyambut baik usulan Presiden mengajukan nama Budi Gunawan.

Menurut dia, sosok Budi Gunawan dinilai memiliki kapasitas untuk melaksanakan agenda reformasi intelijen di tubuh BIN yang saat ini tidak berjalan.

Meski telah menyatakan dukungannya terhadap Budi, namun Fraksi Hanura tetap menyiapkan beberapa pertanyaan untuk mengukur sejauh mana kesiapan Budi dalam memimpin BIN.

"Kami sudah siapkan beberapa persoalan saat fit and proper test nanti," ujar Arif dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016).

Uji kelayakan dan kepatutan itu akan dilakukan Komisi I pada Rabu (7/9/2016). (Baca: Dari Integritas hingga Sinergitas Akan Jadi Ujian Budi Gunawan)

Arif menuturkan, ada beberapa tugas berat yang harus dijalankan Budi jika terpilih menjadi Kepala BIN.

Utamanya, Budi harus bisa meyakinkan publik bahwa setiap keputusan yang dibuatnya jauh dari unsur politisasi mengingat saat ini Budi mendapat dukungan dari berbagai partai politik.

(Baca: "Jangan Sampai Penunjukan Budi Gunawan Dijadikan Alat Politik")

Hal tersebut, kata Arif, merupakan satu syarat bagi seorang Kepala BIN dalam menjaga integritas.

Di sisi lain terkait keterbatasan anggaran, kata Arif, seorang Kepala BIN harus menentukan skala prioritas agar reformasi intelijen bisa berjalan meski pemerintah tengah melakukan pengetatan anggaran.

Arif memahami tugas reformasi intelijen yang akan diemban membutuhkan dana yang cukup besar, apalagi dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia dan urusan operasional.

"Dalam situasi terkait keterbatasan anggaran, kami ingin melihat bagaimana Kepala BIN bisa melakukan penentuan prioritas. Itu yang kami tunggu dari Budi Gunawan saat fit and proper test," ucap Arif.

Selain itu, Arif juga menyinggung soal peningkatan sinergitas antara lembaga intelijen dengan aparat penegak hukum.

Dia menilai selama ini integrasi informasi antara BIN dan kepolisian tidak berjalan dengan baik. Akibatnya seringkali deteksi dini atas sebuah aksi teror tidak berjalan dengan baik.

"Kami berharap BIN bisa disinergikan dengan Polri," kata dia.

Melihat sejumlah dukungan dari masyarakat sipil terhadap Budi Gunawan untuk menjadi Kepala BIN, pertanyaannya, apakah Budi Gunawan mampu mewujudkan reformasi intelijen seperti yang diharapkan?

(Baca juga: "PR" Budi Gunawan Jadi Kepala BIN: Menghindari Dominasi Polisi di Intelijen)