Budi Gunawan, antara Reformasi Intelijen dan Tantangan Kurangi Dominasi Militer

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah mengajukan nama Komjen Budi Gunawan yang saat ini menjabat sebagai wakil kapolri sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Sutiyoso.

Keputusan tersebut menimbulkan pro dan kontra, terutama terkait integritas dan rekam jejak Budi Gunawan.

Tercatat, Budi pernah menyandang status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski akhirnya status itu dibatalkan dalam tahap praperadilan.

Pemerintah hingga saat ini belum memberikan penjelasan detail terkait alasan penunjukan Budi Gunawan.

Meskipun keputusan Presiden Jokowi itu masih mendapat pertentangan, namun di sisi lain sebagian masyarakat sipil menilai pencalonan Budi Gunawan sejalan dengan upaya reformasi di sektor intelijen.

Direktur Imparsial Al Araf menilai penunjukan Budi Gunawan sebagai calon kepala BIN sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Menurut Al Araf, berdasarkan ketentuan UU Intelijen Negara, BIN harus menjadi institusi intelijen yang bekerja untuk sipil. Hal itu juga sejalan dengan amanat reformasi tahun 1998, salah satunya mengurangi dominasi militer di ranah publik.

Sementara untuk intelijen militer seharusnya berada dalam ruang lingkup Badan intelijen Strategis (BAIS) TNI.

"BIN seharusnya berbentuk lembaga intelijen sipil, maka mengurangi peran militer dan menggantikannya dengan unsur sipil harus dilakukan," ujar Araf.

Araf menuturkan, perubahan citra BIN yang dinilai terlalu militeristik menjadi satu hal yang mau tidak mau harus dilakukan agar sesuai dengan iklim demokrasi di Indonesia.

Dia berpendapat, BIN tidak lagi bisa mengedepankan unsur kekerasan dan tertutup. (Baca: Imparsial: Dominasi Militer di BIN Harus Dikurangi)

Dengan memilih unsur non-militer sebagai kepala BIN, dia berharap institusi intelijen bisa lebih transparan dan akuntabel terkait pertanggungjawaban kerja kepada publik.

"Harus ada perubahan image BIN. Sebagai garda terdepan keamanan nasional maka BIN harus sesuai dengan semangat demokrasi. BIN harus lebih terbuka dan transparan," ucapnya.

Selain itu, menurut Araf, ke depannya BIN harus lebih mengutamakan intelijensia melalui peningkatan kualitas sumber daya. Hal tersebut perlu dilakukan agar BIN bisa lebih cepat dan akurat dalam menganalisis ebuah informasi.

BIN, kata Araf, harus bisa menghasilkan produk intelijen yang akurat kepada Presiden.

"Yang dibutuhkan intelijen adalah kecerdasan di atas rata-rata. Kalau di Indonesia, intelijen terlalu militeristik yang mengedepankan kekerasan," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat politik dari Institute for Transformation Studies, Andi Saiful Haq mengatakan, sejak tahun 1998, BIN menjadi satu-satunya institusi yang belum tersentuh upaya reformasi di bilang intelijen.

Menurut dia, pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi momen yang tepat untuk mengubah arah BIN dalam bekerja.

Sementara saat ini masih terdapat campur aduk antara intelijen sipil dan intelijen tempur dari militer. Seharusnya, kata Andi, kerja-kerja BIN mengarah kepada badan intelijen yang modern dan berorientasi sipil.

Andi pun berharap Budi Gunawan bisa melakukan perubahan sistem kerja di internal BIN.

"BIN merupakan lembaga yang sampai saat ini belum tersentuh secara resmi oleh gerakan cita-cita reformasi. Maka soal akuntabilitas sangat tertutup. Ini menjadi momen penting dalam mengubah arah BIN bekerja," ujar Andi.

Hal senada juga disampaikan oleh komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti. Poengky menjelaskan, selama ini BIN menjadi institusi yang didominasi oleh kalangan militer.

BIN akan bisa bekerja lebih efektif dan efisien apabila dipimpin oleh kalangan sipil atau non militer.

Dia yakin Budi Gunawan mampu mereformasi BIN menjadi institusi sipil yang bekerja dengan baik dalam mendeteksi dini segala ancaman di dalam negeri maupun dari luar negeri. 

Budi juga diyakini Poengky mampu menyajikan analisis yang akurat bagi kepentingan Presiden dalam membuat keputusan.

Selain itu, apabila Budi Gunawan terpilih maka koordinasi dan sinergi kerja antara Polri dan BIN dapat berjalan dengan baik. Terutama, kata Poengky dalam menangani hal-hal strategis terkait dengan pembangunan, stabilitas ekonomi dan politik.

"Kami mendukung keputusan Presiden. Hal itu sejalan dengan reformasi intelejen, BIN memang harus dipimpin oleh non-militer," ujar Poengky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/9/2016).

Meski begitu, ada juga yang menilai BIN sebaiknya dipimpin dari kalangan militer. Pengamat pertahanan dan intelejen Connie Rahakundini mengemukakan sejumlah alasan.

Alasan pertama, institusi Polri telah mempunyai wewenang luar biasa di bidang intelijen. Apalagi, personel Polri juga sudah diberikan wewenang melakukan penindakan.

Alasan kedua, TNI dinilai lebih memiliki jaringan intelijen yang lebih luas dibandingkan institusi Polri. Skalanya pun internasional. Oleh sebab itu, sosok militer dianggap akan lebih mampu menggerakkan jaringan-jaringan itu.

"TNI itu punya atase pertahanan, ada di luar negeri. Jadi ya bukan hanya pengalaman, tetapi juga bagimana juga memiliki jaringan dan membuka jaringan. Di situ kuncinya," ujar Connie.

(Baca: Pengamat : Bagaimanapun, Intelijen Itu Harus dari Militer...)

Ujian bagi Budi Gunawan

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Hanura, Arif Suditomo mengatakan, fraksinya menyambut baik usulan Presiden mengajukan nama Budi Gunawan.

Menurut dia, sosok Budi Gunawan dinilai memiliki kapasitas untuk melaksanakan agenda reformasi intelijen di tubuh BIN yang saat ini tidak berjalan.

Meski telah menyatakan dukungannya terhadap Budi, namun Fraksi Hanura tetap menyiapkan beberapa pertanyaan untuk mengukur sejauh mana kesiapan Budi dalam memimpin BIN.

"Kami sudah siapkan beberapa persoalan saat fit and proper test nanti," ujar Arif dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016).

Uji kelayakan dan kepatutan itu akan dilakukan Komisi I pada Rabu (7/9/2016). (Baca: Dari Integritas hingga Sinergitas Akan Jadi Ujian Budi Gunawan)

Arif menuturkan, ada beberapa tugas berat yang harus dijalankan Budi jika terpilih menjadi Kepala BIN.

Utamanya, Budi harus bisa meyakinkan publik bahwa setiap keputusan yang dibuatnya jauh dari unsur politisasi mengingat saat ini Budi mendapat dukungan dari berbagai partai politik.

(Baca: "Jangan Sampai Penunjukan Budi Gunawan Dijadikan Alat Politik")

Hal tersebut, kata Arif, merupakan satu syarat bagi seorang Kepala BIN dalam menjaga integritas.

Di sisi lain terkait keterbatasan anggaran, kata Arif, seorang Kepala BIN harus menentukan skala prioritas agar reformasi intelijen bisa berjalan meski pemerintah tengah melakukan pengetatan anggaran.

Arif memahami tugas reformasi intelijen yang akan diemban membutuhkan dana yang cukup besar, apalagi dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia dan urusan operasional.

"Dalam situasi terkait keterbatasan anggaran, kami ingin melihat bagaimana Kepala BIN bisa melakukan penentuan prioritas. Itu yang kami tunggu dari Budi Gunawan saat fit and proper test," ucap Arif.

Selain itu, Arif juga menyinggung soal peningkatan sinergitas antara lembaga intelijen dengan aparat penegak hukum.

Dia menilai selama ini integrasi informasi antara BIN dan kepolisian tidak berjalan dengan baik. Akibatnya seringkali deteksi dini atas sebuah aksi teror tidak berjalan dengan baik.

"Kami berharap BIN bisa disinergikan dengan Polri," kata dia.

Melihat sejumlah dukungan dari masyarakat sipil terhadap Budi Gunawan untuk menjadi Kepala BIN, pertanyaannya, apakah Budi Gunawan mampu mewujudkan reformasi intelijen seperti yang diharapkan?

(Baca juga: "PR" Budi Gunawan Jadi Kepala BIN: Menghindari Dominasi Polisi di Intelijen)