Imparsial: Dominasi Militer di BIN Harus Dikurangi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial Al Araf menilai, penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) oleh Presiden Joko Widodo, sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Menurut dia, berdasarkan ketentuan UU Intelijen Negara, BIN harus menjadi institusi intelijen yang bekerja untuk sipil.

Hal itu juga sejalan dengan amanat reformasi tahun 1998, salah satunya mengurangi dominasi militer di ranah publik.

Sementara, untuk intelijen militer seharusnya berada dalam ruang lingkup Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

"BIN seharusnya berbentuk lembaga intelijen sipil, maka mengurangi peran militer dan menggantikannya dengan unsur sipil harus dilakukan," ujar Araf.

Araf mengatakan, perubahan citra BIN yang selama ini dianggap terlalu militeristik menjadi sebuah keharusan agar sesuai dengan iklim demokrasi di Indonesia.

Dia berpendapat, BIN tidak lagi bisa mengedepankan unsur kekerasan dan tertutup.

Dengan memilih unsur non-militer sebagai Kepala BIN, dia berharap institusi intelijen bisa lebih transparan dan akuntabel terkait pertanggungjawaban kerja kepada publik.

"Harus ada perubahan imej BIN. Sebagai garda terdepan keamanan nasional maka BIN harus sesuai dengan semangat demokrasi. BIN harus lebih terbuka dan transparan," kata Araf.

Selain itu, menurut Araf, ke depannya BIN harus lebih mengutamakan intelijensinya melalui peningkatan kualitas sumber daya.

Hal tersebut perlu dilakukan agar BIN bisa lebih cepat dan akurat dalam menganailisis ebuah informasi.

BIN juga harus bisa menghasilkan produk intelijen yang akurat kepada Presiden.

"Yang dibutuhkan intelijen adalah kecerdasan di atas rata-rata. Kalau di Indonesia, intelijen terlalu militeristik yang mengedepankan kekerasan," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, pengamat Politik dari Institute for Transformation Studies, Andi Saiful Haq mengatakan, sejak tahun 1998, BIN menjadi satu-satunya institusi yang belum tersentuh upaya reformasi di bilang intelijen.

Menurut dia, saat ini masih terdapat campur aduk antara intelijen sipil dan intelijen tempur dari militer.

Seharusnya, kata Andi, kerja-kerja BIN mengarah pada badan intelijen yang modern dan berorientasi sipil.

Andi juga berharap Budi Gunawan bisa melakukan perubahan sistem kerja di internal BIN.

"BIN merupakan lembaga yang sampai saat ini belum tersentuh secara resmi oleh gerakan cita-cita reformasi. Maka soal akuntabilitas sangat tertutup. Ini menjadi momen penting dalam mengubah arah BIN bekerja," ujar Andi.