Kompas.com - 05/09/2016, 18:32 WIB
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi Kompas.com / Dani PrabowoKetua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menegaskan, perpanjangan masa kedaluwarsa bahan makanan di dalam menu makanan merupakan tindakan illegal.

Aparat penegak hukum perlu mengambil langkah tegas atas temuan perpanjangan tersebut di dalam bahan baku makanan Pizza Hut, Pizza Hut Deliverry, dan Marugame Udon.

Hal itu disampaikan Tulus menanggapi pemberitaan Majalah Tempo yang kemudian ramai diperbincangan masyarakat di media sosial.

“Saya kira merupakan sesuatu yang layak untuk ditindak secara hukum. Karena antara temuan jurnalistik dan perkara itu kan berbeda. Sehingga polisi perlu menguji apakah itu perlu di follow up atau sebaliknya,” kata Tulus di Jakarta, Senin (5/9/2016).

Ia menjelaskan, pengukuran masa kedaluwarsa sebuah makanan sudah melalui sebuah proses teknis. Penentuan itu memperhitungkan kandungan bahan makanan serta kondisi lingkungan sebagai medium penyimpanan bahan tersebut.

“Sehingga, saya kira tidak ada istilah perpanjangan itu dengan masa kadaluarsa, mana kala masanya sudah ditentukan dengan tanggal atau bulan tertentu. Sehingga penguluran masa kadaluwarsa itu adalah hal yang sangat merugikan konsumen,” ujarnya.

(Baca: Pizza Hut Bantah Pakai Bahan Kedaluwarsa)

Ia menambahkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas telah menjamin keselamatan para konsumen, dengan mewajibkan kepada setiap produsen untuk menyajikan makanan berkualitas.

Jika ketentuan itu dilanggar, maka produsen dapat diproses secara hukum apabila terindikasi merugikan konsumen.

“Bentuk sanksinya bermacam-macam, bisa denda Rp 2 miliar, penjara lima tahun,” ujarnya.

Seperti dikutip Tempo, restoran waralaba Pizza Hut, Pizza Hut Delivery (PHD), dan Marugame Udon diduga pernah menggunakan bahan pangan kedaluwarsa.

Dalam dokumen yang diperoleh Tempo dan BBC Indonesia, tertulis puluhan paket bahan makanan yang dipakai ketiganya. Paket itu terbagi ke dalam belasan jenis bahan.

Salah satu bahan itu adalah bonito powder atau tepung bonito yang digunakan untuk perasa ikan. Ada 12 paket tepung bonito yang masa simpannya ditambah melewati tanggal kedaluwarsa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

Kunjungi Pasar Kota Bandung, Jokowi Beri Bantuan Tunai untuk Pedagang

Nasional
Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

Laporan Sementara KNKT: Simulasi Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Sudah Dilakukan 2 Kali

Nasional
Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding Atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

Koalisi Ajukan Kontra Memori Banding Atas Banding Jokowi pada Kasus Polusi Udara

Nasional
Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Sekjen PDI-P Sebut Sosok Calon Pangkostrad Sudah Mengerucut

Nasional
Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Menag: Pemerintah Tak Bisa Larang Jemaah Berangkat Umrah jika Punya Visa

Nasional
Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Pekan Depan, Komisi II DPR Gelar Raker Putuskan Jadwal Pemilu 2024

Nasional
Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

Menag: Belum Saatnya Presiden Jokowi Turun Tangan Lobi Saudi Soal Penyelenggaraan Haji

Nasional
Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

Menko PMK Gelar Rakor Evaluasi Pengendalian Covid-19 Saat Natal dan Tahun Baru

Nasional
Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

Polemik Umrah di Tengah Pandemi: Sempat Ditegur Kemenag hingga Terpapar Omicron

Nasional
Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

Demokrat Bantah Ada Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Bupati Penajam Paser Utara ke Partai

Nasional
Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Memori Hilang, Investigasi Jatuhnya Sriwijaya Air SJ 182 pada Bagian Ini Tak Bisa Dilanjutkan

Nasional
Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Kemenlu: Komunikasi dengan 5 WNI di Tonga Masih Terputus Pasca-tsunami

Nasional
Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Anies Puji Aksi Panggung Nidji di JIS, PSI Janji Akan Kirimkan Tanda Tangan Pendiri Band Itu

Nasional
Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Azis Syamsuddin Mengaku Khilaf Beri Uang Rp 210 Juta untuk Robin Pattuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.