Walhi Anggap Penyanderaan Polhut dan Penyidik KLHK adalah Pelecehan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com – Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Zenzi Suhadi mengatakan, kasus penyanderaan polisi hutan dan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, merupakan tindakan pelanggaran hukum keras.

Kementerian LHK perlu mengambil langkah tegas menyikapi kasus tersebut.

“Kejadian kemarin ini betul-betul proses pelecehan terhadap negara. Negara harus menunjukkan wibawanya terhadap pelecehan seperti ini,” ujar Zenzi kepada Kompas.com, Senin (5/9/2016).

Tujuh polisi hutan penyidik KLHK sempat disandera sekelompok orang saat melakukan penyelidikan kebakaran lahan di Riau, Jumat (2/9/2016) lalu.

(baca: Pimpinan Komisi III Desak Polri Tindak Para Penyandera PPNS dan Polhut di Riau)

Zenzi menuturkan, kasus penyanderaan seperti itu bukan kali ini saja terjadi. Ketegasan pemerintah diperlukan agar kasus serupa tidak terjadi lagi oleh perusahaan lain di provinsi lain pula.

Salah satu langkah tegas yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu dengan mencabut izin perusahaan. Pencabutan izin itu tak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di level daerah.

“Kalau pemerintah tetap membiarkan perusahaan bercokol, mereka akan semakin berani," ucapnya.

Ia menambahkan, UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memungkinan bagi KLHK untuk mengambil langkah tegas terhadap pelaku perambah hutan.

(baca: Kapolri Bantah Ada Keakraban Polisi-Pengusaha Terkait Kebakaran Hutan di Riau)

Bahkan, menurut dia, tanpa melalui proses hukum di pengadilan pun, izin usaha perkebunan dan kehutanan yang sebelumnya telah diberikan dapat dicabut.

Zenzi menambahkan, langkah tegas yang diambil pemerintah pusat harus diikuti pemerintah daerah. Jika pemda menghambat upaya penegakkan hukum, maka pemerintah pusat dapat mengambil alih sepenuhnya.

“KLHK bisa menjalankan fungsinya dalam kewenangan second line enforcement. Artinya, ketika hukum administratif tidak dijalakan pemda, mereka bisa diambil alih KLHK. Artinya, KLHK punya kewenangan untuk cabut izinnya,” tegas dia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sebelumnya menegaskan, penyanderaan tersebut merupakan tindakan melawan hukum yang merendahkan kewibawaan Negara.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sebelumnya menegaskan, penyanderaan tersebut merupakan tindakan melawan hukum yang merendahkan kewibawaan Negara.