Tak Ada "September Ceria" bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia...

Yetti yang kala itu masih berseragam putih abu-abu mengaku tak terlalu memerhatikan situasi politik yang tengah berkembang.

Ia pun menuturkan tak tahu-menahu ihwal cekcok tentara dengan jemaah mushola As Sa'adah. Saat itu aparat keamanan menilai pengajian di mushala As Sa'adah sebagai aktivitas subversif.

Para aparat itu pun mencabut pamflet pengajian yang mengkritik asas tunggal Pancasila. Kejadian itu sontak membuat jemaah naik pitam. Sebagian yang dituduh bertindak anarkis akhirnya ditahan.

Bachtiar, ayahanda Yetty, dikenal dekat dengan Amir Biki, tokoh masyarakat setempat. Ketika Amir Biki hendak melakukan protes terkait penahanan empat jemaah mushola As Sa'adah, Bachtiar turut mendampingi.

"Sebelum pergi bersama Amir Biki, ayah pesan ke saya kalau nanti tidak kembali ke rumah, saya disuruh cari ayah," tutur Yetti sembari menahan tangis.

Ternyata hari itu menjadi pertemuan terakhir Yetti dengan ayahnya. Bagi Yetti, pesan mencari sang ayah tak lagi bermakna, sebab dia mencari jasad yang tak tahu di mana rimbanya.

Ratusan orang yang pergi memprotes penahanan jemaah mushola As Sa'adah hingga kini memang tak pernah kembali.

Yetty kini hanya bisa meratapi kerinduan akan ayahanda di Kompleks Pemakaman Budidarma, Cilincing, Jakarta Utara, walau tak tahu di mana jenazahnya.

Meski demikian, perjuangan Yetti mencari keadilan tak mengendur. Hingga detik ini ia terus menyuarakan keadilan. Ia berkeinginan peristiwa Tanjung Priok tetap diusut hingga ditetapkan dalang di balik pembunuhan massal itu sebagai tersangka.

Namun, Yetti mengaku pesimis melihat langkah politik Presiden Joko Widodo. Sebab, hingga kini belum sekali pun Yetti selaku keluarga korban berdialog dengan Presiden ihwal penyelesaian kasus Tanjung Priok.

Hal itu, menurut dia, diperparah dengan penunjukan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

(Baca: Pengangkatan Wiranto dan Kenaikan Pangkat Anggota Tim Mawar Dipertanyakan)

Yetti menilai hal itu semakin menunjukkan langkah mundur dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, yang sejatinya menjadi janji politik Jokowi.

Sebuah janji yang dulu pernah diucapkan Presiden Jokowi dalam hari HAM internasional. Sebuah janji yang bahkan termaktub dalam Nawacita sang Presiden.

(Baca juga: Jokowi Didesak Berhentikan Wiranto )