Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemberangkatan Calon Anggota Jemaah Haji secara Ilegal Sudah Sering Terjadi

Kompas.com - 03/09/2016, 21:03 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Penyelenggaraan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Ahda Barori mengatakan bahwa praktik pemberangkatan haji secara ilegal seperti pada kasus 177 calon anggota jemaah yang ditahan di Filipina sudah sering terjadi sebelumnya.

Praktik ilegal ini, kata Ahda, sudah pernah terjadi tidak hanya pada tahun ini, tetapi juga pada penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya.

"Kasus ini tidak baru. Praktik pemberangkatan haji secara ilegal ini sudah sering terjadi, cuma tahun ini saja yang terungkap," ujar Ahda saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/9/2016).

Ahda menjelaskan, praktik ilegal tersebut marak karena banyak penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama.

Oleh karena itu, pemerintah sulit untuk melakukan pengawasan terhadap biro perjalanan yang tidak terdaftar.

Ahda pun menuturkan, biro-biro perjalanan yang terlibat dalam pemberangkatan 177 calon anggota jemaah haji Indonesia secara ilegal dari Filipina itu tidak satu pun yang memiliki izin resmi dari Kementerian Agama.

"Tidak ada satu biro perjalanan dalam kasus itu yang memiliki izin resmi sebagai PPIU dan PIHK," kata Ahda. Saat ini, Kementerian Agama pun sedang menelusuri adanya dugaan oknum kementerian yang terlibat dalam kasus pemberangkatan haji secara ilegal.

Dia menegaskan bahwa Menteri Agama telah memerintahkan untuk memecat pegawai kementerian yang terbukti terlibat dan bekerja sama dengan biro perjalanan haji tanpa izin.

"Bila ada oknum Kementerian Agama yang terbukti terlibat, akan kami pecat," ujarnya.

Kompas TV Polisi Periksa 69 Orang Terkait Kasus Haji Ilegal

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com