Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau Keinginan Bu Mega, Budi Gunawan Seharusnya Jadi Kapolri"

Kompas.com - 02/09/2016, 17:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon kepala Badan Intelijen Nasional sudah tepat.

Ia meyakini, penunjukan itu bukan karena intervensi atau desakan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

"Kalau mengikuti keinginan Bu Mega kan mestinya (Budi Gunawan) jadi Kapolri," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (2/9/2016).

Sebelumnya, Jokowi memang pernah menunjuk Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri pada 2015 lalu. Namun, mantan ajudan Megawati itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Baca: Jokowi Ajukan Budi Gunawan Calon Kepala BIN ke DPR)

Meski sudah lolos uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR dan menang atas gugatan praperadilan, Jokowi membatalkan pencalonan Budi Gunawan dan akhirnya mengajukan Badrodin Haiti sebagai calon kepala Polri.

Setelah Badrodin pensiun, Jokowi memutuskan menunjuk Tito Karnavian sebagai kepala Polri.

"Jadi jangan lihat semua kebijakan Presiden hasil tawar-menawar," ucap Idrus.

(Baca: Muluskah Jalan Budi Gunawan Kali Ini?)

Idrus meyakini, Presiden Jokowi menunjuk Budi murni karena kinerja dan prestasinya. Oleh karena itu, Idrus menekankan, Partai Golkar akan mendukung penuh pencalonan Budi.

Menurut dia, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sudah menginstruksikan fraksi di DPR untuk mengawal proses pencalonan Budi agar berjalan dengan baik.

Kompas TV PDI-P Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Hari Anti Narkotika Internasional, Mengadopsi Kebijakan Berbasis Ilmiah

Nasional
Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek 'Ekor Jas'

Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Dianggap Incar Efek "Ekor Jas"

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Jokowi Sebut Indonesia Akan Terdampak Gelombang Panas Empat Bulan ke Depan

Nasional
Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Duetkan Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta, PKS Kurang Diuntungkan Secara Elektoral

Nasional
3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

3 Desa Dekat IKN Banjir, BNPB: Tak Berdampak Langsung ke Pembangunan

Nasional
Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Wakasad Kunjungi Pabrik “Drone” Bayraktar di Turkiye

Nasional
Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKS Dianggap Menjaga Daya Tawar Politik

Nasional
Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Blusukan di Kalteng, Jokowi Kaget Harga Bahan Pokok Hampir Sama dengan di Jawa

Nasional
Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com