Poros Maritim Tanpa Strategi

Kompas.com - 01/09/2016, 21:35 WIB
Diskusi peluncuran buku 'Arungi Samudra Bersama Sang Naga: Sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21' di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Rabu (31/8/2016). Dimas Jarot BayuDiskusi peluncuran buku 'Arungi Samudra Bersama Sang Naga: Sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21' di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, Rabu (31/8/2016).
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS - Konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia tidak berjalan lancar karena tidak ada strategi yang menyeluruh. Instansi terkait membuat interpretasi masing-masing tentang poros maritim dunia karena tidak ada referensi tertulis yang menjadi acuan.

Cita-cita mewujudkan poros maritim dunia sebenarnya keinginan agar bangsa Indonesia mengembalikan visi maritimnya. Selain itu, dari sisi strategi, poros maritim dunia adalah jawaban Indonesia akan tantangan global. Sebagai sebuah bangsa dengan kondisi geografis dan politik kawasan di mana pada situasi terkini diwarnai, antara lain, dengan dilema hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia harus memiliki strategi khusus.

Dalam diskusi peluncuran buku Arungi Samudra Bersama Sang Naga: Sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21 di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Rabu (31/8), terungkap bahwa keinginan mewujudkan poros maritim dunia sebagai salah satu strategi Indonesia menghadapi tantangan global ternyata belum diturunkan dalam bentuk cetak biru. Buku Arungi Samudra Bersama Sang Naga ditulis oleh Tenaga Pengkaji Lemhannas Laksmana Muda TNI Untung Suropati, dosen Universitas Achmad Yani yang juga Direktur Institute for Defense and Strategic Research (IDSR) Yohanes Sulaiman, dan peneliti IDSR Ian Montratama.

Menurut Untung, akibat belum adanya cetak biru Indonesia sebagai poros maritim dunia, timbul banyak perbedaan interpretasi. Setiap instansi pemerintah menerjemahkan pelaksanaan dari konsep poros maritim dunia dengan sudut pandang masing- masing. Akibatnya, implementasi poros maritim dunia tidak maksimal karena tidak merujuk pada sebuah strategi induk.

”Kalau poros maritim dunia cuma dilihat dari membangun pelabuhan dan nembakin kapal pencuri ikan itu menyedihkan,” kata Untung.

Amerika dan Tiongkok

Ia mengatakan, Indonesia harus bisa menempatkan kepentingannya dalam konteks yang lebih besar, terkait dengan kondisi geopolitik saat ini. Sementara Tiongkok memiliki Jalur Sutra Maritim, Indonesia harus mencari titik temunya dengan konsep poros maritim dunia serta potensi benturan baik secara militer dan ekonomi. ”Perumusan kepentingan ini sangat penting, sesuai dengan perkembangan di kawasan sehingga Indonesia bisa menjadi penyeimbang strategis antara AS dan Tiongkok,” kata Untung.

Panelis yang membahas buku, Guru Besar Universitas Padjadjaran Yanyan M Yani, Kepala Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Siswo Pramono, dan Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies Philips Vermonte, sepakat poros maritim dunia belum bisa maksimal karena semua instansi tidak punya referensi induk yang tertulis. Perbedaan pendapat terletak pada persepsi tentang kaitan erat poros maritim dunia dengan jalur sutra maritim Tiongkok.

Philips mengatakan, poros maritim dunia adalah program Joko Widodo-Jusuf Kalla yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan presiden dan menjadi visi pemerintah yang telah diwujudkan dalam lima pilar. Lima pilar tersebut terdiri dari membangun budaya maritim, sumber daya laut, infrastruktur dan konektivitas antarpulau, diplomasi maritim, dan pertahanan maritim.

Secara terpisah, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam seminar nasional tentang Format Sistem Pembangunan Nasional, di Jakarta, kemarin, mengatakan, sejak merdeka Indonesia sebenarnya sudah memiliki sistem pembangunan nasional. Namun, sistem tersebut tidak dijalankan dengan konsisten sehingga seakan-akan Indonesia tidak memiliki panduan pembangunan nasional.

”Persoalan kita sebenarnya adalah tidak adanya konsistenasi dalam pelaksanaan atas haluan negara karena selalu terjadi gangguan politik terhadap haluan yang ada. Masalahnya saat ini hanyalah teknis pelaksanaan di lapangan saja, bukan membutuhkan UU baru,” kata Mahfud. (EDN/C09)

 

Versi cetak artikel ini terbit di harian "Kompas" edisi 1 September 2016, di halaman 4 dengan judul "Poros Maritim Tanpa Strategi"

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Mantan Kepala Bais Sarankan Polri Ubah Pola Penyampaian Info soal Terorisme

Nasional
Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Sukmawati Dilaporkan ke Bareskrim atas Dugaan Penodaan Agama

Nasional
Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Pengamat: Marak Serangan Teror, Perlindungan Polisi Perlu Ditingkatkan

Nasional
Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi  B-737-MAX-8?

Hendak ke Mana Boeing dan FAA Pasca Tragedi B-737-MAX-8?

Nasional
PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

PKS Dorong RUU Perlindungan Tokoh Agama Masuk Prolegnas 2020-2024

Nasional
Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Waspadai Kamuflase Teroris, dari Pura-pura Motor Hilang hingga 'Nyamar' jadi Ojol

Nasional
Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Pemerintah Bakal Tingkatkan Kualitas Bimbingan Pranikah, Ini Penjelasan Menko Muhadjir

Nasional
Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Rektor UIN: Ada Konflik, Bukan Berarti Toleransi Indonesia Rendah

Nasional
Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Patok Batas Indonesia-Malaysia di Sebatik akan Dihancurkan

Nasional
Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Polisi Gerebek 6 Pabrik Miras Lokal di Tengah Hutan Mimika Papua

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

[POPULER DI KOMPASIANA] Pendaftara CPNS 2019 | Sulitnya Jadi Dokter Spesialis | Lemahnya Literasi Statistik

Nasional
BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

BNPT Sebut Pemblokiran Situs Radikal Terhambat Aturan Kemenkominfo

Nasional
BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

BNPT Ungkap Tren Baru Teroris: Dulu Suami Saja, Sekarang Bawa Keluarga

Nasional
Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Cerita Sohibul Minta Paloh Tak Sembarang Bicara soal Kader PKS Radikal

Nasional
Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Peneliti LIPI: Pendekatan Menangani Persoalan Perbatasan Harus Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X