Wiranto Berharap Parpol Berperan Aktif Tekan Indeks Kerawanan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menggelar rapat koordinasi terkait Indeks Kerawanan Pemilu di Rumah Dinas Menko Polhukam, Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/8/2016).

Sejumlah pimpinan partai politik tampak hadir, antara lain Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy, dan pimpinan PKPI Mayjen TNI Purnawirawan Haris Sudarno.

Hadir pula Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya Didit Herdiawan, dan Wakil Kepala BIN Letjen (Purn) TNI Torry Djohar Banguntoro.

"Hari ini saya mulai mengumpulkan parpol dan aparat keamanan untuk alert (waspada) terhadap kerawanan yang diprediksi oleh Bawaslu. Saya mencoba melakukan pendalaman sekaligus menginformasikan daerah yang dianggap memiliki IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) tinggi," ujar Wiranto, saat ditemui usai rapat.

Wiranto berharap para petinggi dan kader partai politik ikut membantu menekan indeks kerawanan pilkada.

Hal itu dilakukan untuk mengurangi hal-hal buruk yang tidak diinginkan selama Pilkada berlangsung.

Wiranto mengatakan, para perwakilan parpol sepakat bahwa pertemuan kali ini ditujukan untuk mengeliminasi sejumlah masalah yang menjadi prioritas dalam Pilkada.

Beberapa persoalan itu di antaranya masalah biaya penyelenggaraan, kerentanan di antara pemilih, hingga konflik peserta Pilkada. Semua persoalan itu dijabarkan perwakilan parpol yang hadir.

"Supaya parpol ikut membantu agar indeks kerawanan itu menjadi zero, walaupun itu tidak mungkin tapi minimal indeks kerawanan jadi rendah," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan, akan mengundang beberapa parpol yang belum hadir pada pertemuan hari ini.

Sejumlah daerah yang dianggap rawan di antaranya Aceh, Banten, dan Papua Barat.

"Tadi juga saya undang kepolisian dan BIN supaya mereka mengerti bahwa ini bukan pekerjaan suatu lembaga saja tapi seluruh lembaga terkait," kata Wiranto.

Ditemui secara terpisah, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, Golkar akan meminta seluruh kadernya untuk tidak melakukan praktik kampanye hitam (black campaign) menjelang penyelenggaraan Pilkada serentak 2017.

Kampanye hitam yang bernada provokatif akan menimbulkan aksi reaksi dari masyarakat yang mendorong kerusuhan dan konflik.

"Kader partai dan pendukung para calon jangan lagi kampenye dengan provokasi. Itu cenderung black campaign. Akibatnya itu timbul aksi reaksi dari masyarakat yang mendorong kerusuhan dan konflik," ujar Idrus.

Dalam rapat tersebut, kata Idrus, para petinggi parpol diminta memberi masukan bagaimana mengatasi kerawanan yang diproyeksikan akan muncul di beberapa daerah, salah satunya kecenderungan konflik.

Menurut dia, konflik tersebut bisa diredam jika parpol berperan aktif dalam rangka mengantisipasi.

Dia juga mendorong seluruh kader partai Golkar tetap bekerja sesuai dengan program-program yang sudah ditentukan.

"Karena ada kerawanan itu, parpol diminta berperan aktif dalam rangka mengantisipasi kemungkinan kerawanan di pilkada. Kami mendorong kader kedepankan program," kata Idrus.