Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Komentar Pedas Ahok soal PDS HB Jassin "Menggusur" Berita Penangkapan Aa Gatot

Kompas.com - 30/08/2016, 07:59 WIB

PALMERAH, KOMPAS.com — Bagi yang tak sempat mengikuti berita kemarin, Anda tak perlu khawatir karena Kompas.com selalu menghadirkan ringkasan berita kemarin setiap pagi. Senin (29/8/2016) kemarin, dari pagi hingga sore hari, pemberitaan Tanah Air didominasi berita-berita penangkapan Gatot Brajamusti terkait kasus narkoba.

Namun, pada malam hari, komentar "pedas" Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait penjelasan pendanaan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin langsung menarik perhatian pembaca. Dari berita itu, tecermin bagaimana PDS HB Jassin hingga kini masih berjuang dengan minimnya pendanaan.

Komentar Ahok ditujukan kepada mereka yang mengkritik Pemerintah Provinsi DKI yang dianggap tak peduli PDS HB Jassin. Sejarawan JJ Rizal salah satu orang yang mendapat "semprotan" Ahok.

Di Kompas.com, hingga Selasa (30/8/2016) pagi pukul 07.48, satu berita terkait PDS HB Jassin yang paling populer ini sudah dibaca 57.912 kali. Sementara itu, satu berita terkait penangkapan Aa Gatot dibaca 44.199 kali.

Seperti apa dinamika berita kemarin? Simak berita-berita di bawah ini yang perlu Anda ketahui.

1. PDS HB Jassin dan komentar pedas Ahok

Nibras Nada Nailufar Rizal Ramli membacakan Sajak Sebatang Lisong karya WS Rendera di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (26/8/2016).
Senin (29/8/2016) kemarin, publik kembali diingatkan soal kondisi Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin yang masih memprihatinkan. Hingga kini, belum ada sistem pendanaan yang berkelanjutan untuk menjamin keberlangsungan PDS HB Jassin ke depan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa dia justru sedang membantu keberlangsungan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dia secara rutin memberikan sebagian uang operasionalnya untuk digunakan sebagai gaji pegawai PDS HB Jassin.

"Kalau saya enggak mau kasih gaji sama mereka, boleh enggak saya? Boleh dong. Lu bakal berhenti enggak? Pasti berhenti sendiri. Makanya, justru saya takut kamu berhenti, makanya saya kasih gaji kamu, saya takut enggak ada yang rawat," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (29/8/2016).

Sejarawan JJ Rizal dan pengelola PDS HB Jassin sebelumnya mengeluhkan dana hibah yang tidak lagi mereka terima dari Pemprov DKI Jakarta. Terkait hal itu, Ahok mengatakan, dana hibah memang tidak bisa diberikan secara terus-menerus.

Dia sudah menawarkan kepada pengelola PDS HB Jassin agar Pemprov DKI bisa mengambil alih pusat dokumentasi itu. Namun, mereka menolaknya. Salah satu alasannya adalah takut pegawai lama tidak diperbolehkan bekerja lagi di sana.

Baca selengkapnya di sini.

Baca pula Ahok: JJ Rizal Enggak Usah Sok Deh, yang Gaji Pegawai HB Jassin Tiap Bulan Itu Gua!

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli bersama sejarawan JJ Rizal, Jumat (26/8/2016), mengunjungi PDS HB Jassin. Dalam kunjungan yang awalnya membicarakan peta politik Pilkada DKI Jakarta itu, keduanya juga membahas nasib pusat kebudayaan yang terletak di Taman Ismail Marzuki ini.

Ketua PDS HB Jassin, Ariyani Isnamurti, menuturkan bahwa tahun ini mereka tidak menerima dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta dengan alasan lupa. Padahal, setiap tahun mereka membutuhkan hibah dari pemerintah untuk menggaji pegawai dan biaya perawatan.

Baca selengkapnya di sini.

Baca juga Rizal Ramli: Saya Baru Tahu, Bang Ali Sebelum Ditunjuk Jadi Gubernur adalah Menteri Maritim


2. Gatot Brajamusti ditangkap terkait kasus narkoba

WARTA KOTA/NUR ICHSAN Gatot Brajamusti mengadakan jumpa pers sesudah acara peluncuran band dan album perdana Brajamusti Band di Villa Danau, Cianjur, Jawa Barat, Minggu (28/7/2013).
Gatot Brajamusti (54) atau biasa dipanggil Aa Gatot ditangkap karena penyalahgunaan narkotika di Mataram, Lombok, di antara dua momen penting dalam hidupnya. Kedua momen penting itu adalah ia terpilih lagi menjadi Ketua Umum (Ketum) Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) dan berulang tahun yang ke-54.

Pria yang biasa dipanggil Aa Gatot ini baru dipilih untuk kali kedua menjadi Ketum Parfi pada Minggu (28/8/2016) di Mataram. Gatot terpilih menjadi Ketum Parfi periode 2016-2021 dalam Kongres ke-15 Parfi, yang diadakan di kota tersebut pada 24-28 Agustus 2016.

Setelah kongres itu selesai, di kamar hotelnya di Mataram pada Minggu (28/8/2016) malam, ia ditangkap oleh satuan tugas gabungan kepolisian Mataram. Ketika itu, ia sedang berpesta sabu. Bersamanya, ditangkap pula istrinya, Dewi Aminah.

Baca selengkapnya di sini.

Anda juga bisa menelusuri semua berita terkait Gatot di sini.


3. Xanana: Kami tak minta bantuan, kami minta hak kami

AFP PHOTO Xanana Gusmao
Pemerintah Timor Leste dan Australia maju ke meja perundingan terkait sengketa batas wilayah laut antara kedua negara, di celah Timor. Perundingan itu digelar di Den Haag, Belanda, Senin (29/8/2016).

Seperti diberitakan Associated Press, selama ini kedua negara terlilit sengketa celah Timor yang diketahui memiliki kandungan sumber daya minyak dan gas.

Mantan Presiden Timor Leste Xanana Gusmao mendapat kesempatan pertama berbicara di hadapan panel yang terdiri dari lima orang ahli.

"Kami tidak datang ke Den Haag untuk meminta bantuan ataupun perlakuan khusus," kata Xanana.

Apa saja yang disampaikan Xanana dan bagaimana respons Australia? Baca selengkapnya di sini.

4. Menjawab desas-desus di media sosial, Dirjen Pajak keluarkan penjelasan amnesti pajak

THINKSTOCKPHOTOS Ilustrasi tax amnesty.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengeluarkan Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Beleid yang ditandatangani Ken pada 29 Agustus 2016 ini dikeluarkan untuk menjawab keresahan masyarakat yang juga beredar di media sosial atas program pengampunan pajak atau amnesti pajak.

Poin-poin penting yang ada dalam Perdirjen Pajak 11/2016, yang salinannya diterima Kompas.com Senin (29/8/2016).

Apa saja yang disampaikan Dirjen Pajak itu? Simåk selengkapnya di sini.


5. Pelaku teror bom di gereja Medan mengaku diiming-imingi Rp 10 juta

Tribun Medan/ Azis Hasibuan Suasana di Gereja Santo Yosep Jalan Dr Mansyur pascapercobaan bom bunuh diri, Minggu (28/8/2016).
IAH (18), pelaku teror di Gereja Katolik Stasi Santo Yoseph, Medan, mengaku melakukan aksi atas suruhan orang tak dikenal. IAH dijanjikan uang Rp 10 juta untuk menyerang gereja.

"Informasi yang ada, terkait dengan masalah iming-iming anggaran Rp 10 juta. Kalau kamu mau uang, kamu lakukan ini," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Agus Rianto di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (29/8/2016).

IAH bertemu dengan orang tak dikenal itu pada Kamis (25/8/2016). Orang tersebut menawarkan uang Rp 10 juta dengan syarat pelaku harus melakukan penyerangan ke Gereja Katolik Stasi Santo Yoseph.

Targetnya adalah gereja, bukan orang tertentu di dalamnya. Saat pertemuan itu, orang tak dikenal menyerahkan black powder sebagai amunisi untuk meledakkan bom.

Namun, pengakuan IAH ini tetap menimbulkan tanda tanya. Buat apa imbalan duniawi itu jika harus melakukan bom bunuh diri?

Baca selengkapnya di sini.

Anda juga bisa menelusuri topik pilihan Teror Bom di Medan.


6. Sudah 2,5 tahun menanti janji hadiah umrah dari Aburizal Bakrie

KOMPAS.Com Lima warga Polewali Mandar sulawesi barat kembali menagih janji mantan ketua umum partai Golkar Aburizal Bakrie untuk mengumrohkan mereka ke tanah suci. Kelima warga yang memenangkan undian berhadiah umroh dalam acara jalan santai yang digelar partai Golkar 16 Pebruari 2014 lalu menjanjikan Umroh kepada lima penenang yang juga peserta jalan santai yang beruntung.
Lima orang warga Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menagih janji mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang pernah memberi hadiah umrah jelang Pemilu Legislatif 2014.

Kelima warga itu merupakan pemenang undian umrah dalam acara jalan santai yang digelar oleh pengurus Partai Golkar Sulawesi Barat di Lapangan Pancasila, Polewali Mandar, pada 16 Februari 2014.

Andi Putra jaya (18), salah satu warga yang mendapatkan hadiah itu, berharap agar janji itu segera ditepati.

Seperti apa kisahnya? Simak selengkapnya di sini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com