Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Handoko Gani
Analis Kebohongan

Analisis kebohongan, anggota tim ahli kepolisian untuk kasus kriminal tertentu, trainer korporasi dan pemerintahan, termasuk KPK. || www.handokogani.com || @LieDetectorID

Bolehkah Presiden Berbohong?

Kompas.com - 29/08/2016, 20:58 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Pertanyaan soal bolehkah presiden berbohong ini saya angkat karena terinspirasi artikel yang membahas kandidat presiden Amerika Serikat: Hillary Clinton dan Donald Trump. Keduanya dituduh sebagai capres yang suka berbohong oleh pihak lawannya.

Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda: Presiden mana-kah yang Anda pilih? Presiden yang tidak bisa berbohong atau Presiden yang tidak akan berbohong ?

Saya ingin Anda merenungkan penjabaran saya berikut ini.

Adakah orang yang lebih suka berbohong dari saya atau Anda? Pasti. Tapi dari mana kita tahu? Manusia sudah berbohong sejak usianya 2 tahun.

Anda, saya, pemimpin terpilih, ataupun capres yang kalah pernah berkali-kali melanggar janji selama hidup di dunia. Di sisi lain, hingga hari ini, tidak ada riset atau alat yang bisa menghitung jumlah kebohongan kita.

Dalam kaitannya dengan politik, bisakah kita menyatakan Pemimpin X adalah seorang pembohong? Tidak bisa. Karena alasan yang sama seperti di atas.

Lagipula, Anda dan saya hanya tahu kontrak/janji politik yang dibuka kepada publik. Kita tidak tahu kontrak/janji politik di balik layar. Darimana kita bisa tahu Capres X atau Pemimpin X adalah orang yang lebih banyak berbohong daripada Capres Y atau mantan Pemimpin X ?

Selanjutnya, apakah perkataan yang  tidak konsisten itu adalah suatu kebohongan? Misalnya soal banjir. Mengklaim kepada publik bahwa tidak ada terjadi banjir, namun akhirnya terjadi banjir setelah hujan seharian bisakah disebut sebagai kebohongan?

Menurut definisi bohong, pernyataan tersebut masih bisa dikategorikan sebagai pernyataan yang kepede-an atau mungkin “sesumbar”. Tetapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan kebohongan.

Mengapa demikian? Karena ketika menyatakan hal tersebut, sang pemimpin barangkali mendapat perhitungan dari para ahli bahwa tidak akan terjadi banjir.

Namun siapa sangka, terjadi hujan dengan curah hujan di atas rata-rata, yang tidak diprediksi oleh BMKG dan lembaga terkait lainnya. Atau ternyata di luar dugaan terjadi kebocoran di bendungan, atau hal-hal di luar perkiraan. Ini tentu tidak bisa disebut bohong.

Bohong itu mengetahui sesuatu namun memberikan pernyataan yang berbeda. Misalnya seorang pemimpin tahu bahwa ada potensi banjir, namun menyatakan bahwa tidak akan terjadi banjir bahkan genangan sekalipun.

Dalam konteks politik, bohong adalah ketika seorang kandidat mengumbar janji politik kepada publik tentang sesuatu yang sebetulnya dia sendiri tahu bahwa tidak bisa dilaksanakan, dia sendiri enggan melaksanakan, atau dia tahu betul bahwa itu hanya janji kosong demi menarik masyarakat memilih dirinya.

Tetapi bila seseorang  ternyata belum atau tidak berhasil mewujudkan janji politik yang ia buat karena adanya halangan yang tidak terkalkulasi sebelumnya, atau ternyata ada prioritas mendadak, maka secara definisi, ia tidak dikategorikan berbohong.

Adakah pemimpin terpilih yang tidak bisa berbohong? Tidak ada. Kalo ada yang klaim dirinya tidak bisa berbohong, dia sendiri sudah berbohong dengan pernyataannya ini.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com