Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Temui Xi Jinping, Bahas Laut China Selatan dan Natuna

Kompas.com - 29/08/2016, 17:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping di Hangzhou, Provinzi Zhejiang, Jumat (2/9/2016).

Topik seputar perairan Natuna dan Laut China Selatan jadi salah satu bahasan kedua Kepala Negara itu.

"Saya kira, isu Laut China Selatan pasti akan muncul (dalam pertemuan bilateral)," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Senin (29/8/2016).

Meski demikian, Retno belum mau menjelaskan ke arah mana pembahasan mengenai perairan Natuna serta Laut Tiongkok Selatan itu.

(Baca: China Beri Sinyal Positif Terkait Pembahasan "Code of Conduct" di Laut China Selatan)

Sebab, format pertemuan bilateral itu cair dan mengedepankan interaksi masing-masing.

Namun, Retno menegaskan, Indonesia sudah sepakat dan jelas bahwa perairan Natuna merupakan wilayah perairan konstitusional Indonesia.

Posisi Indonesia tentang Laut Tiongkok Selatan pun sama, yakni mendukung perdamaian dan penghormatan terhadap hukum internasional.

"Buat Indonesia, its very clear, tidak ada overlapping di dalam hak-hak maritim," tegas Retno.

Bahkan, meski Pemerintah China sempat mengklaim bahwa ada perairan Natuna yang masuk ke dalam area pemancingan tradisional Tiongkok, Retno menegaskan hukum internasional tidak mengatur soal hal itu.

(Baca: Soal Laut China Selatan, Indonesia Tegaskan Jaga Perdamaian dan Stabilitas Kawasan)

"Itu kan istilahnya mereka (Tiongkok) saja. Tapi saya kira dari pihak Tiongkok sudah memahami posisi Indonesia," ujar Retno.

Selain soal Natuna dan Laut Tiongkok Selatan, lanjut Retno, pertemuan bilateral Jokowi dan Jinping akan lebih menitikberatkan pada kerjasama ekonomi.

Indonesia akan meneruskan komitmen kerja sama antara kedua negara.

Kompas TV Indonesia Kurang Dana Bangun Armada Laut?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com