Sudah Ada Pelatihan oleh Parpol, JK Menilai Tak Perlu Sekolah Parlemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai DPR RI tidak perlu membuat sekolah parlemen. 

Alasannya, masing-masing partai politik yang mengusung para anggota DPR sudah melakukan hal yang sama.

"Tidak perlu. Masing masing partai kan sudah membuat pelatihan kader," kata Kalla, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Kalla menambahkan, 560 anggota DPR yang ada sekarang, sudah mendapatkan pelatihan oleh parpol mereka masing-masing sebelum menjadi wakil rakyat.

(Baca: Gagasan Sekolah Parlemen, Mendesakkah?)

Ia menilai, pelatihan oleh parpol justru akan lebih efektif. Sebab, setiap partai memiliki ideologi yang berbeda-beda sehingga mereka akan memberikan pendidikan yang berbeda pula.

"Sebelum jadi anggota DPR saja mereka harusnya sudah memahami tugasnya, apalagi kalau sudah jadi anggota DPR," ujar Kalla.

Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, gagasan sekolah parlemen dicetuskan sebagai upaya peningkatan kualitas anggota Dewan.

(Baca: Jimly: Sekolah Parlemen Bukan Tugas DPR)

Selain itu sekolah parlemen diharapkan juga bisa membuat standar kualitas legislator. 

 "Tujuan kami peningkatan kualitas para legislator, anggota dewan yang selama ini diharapkan masyarakat berkualitas. Baik fungsinya sebagai pembuat undang-undang, penyusun APBN dan fungsi pengawasannya," ujar Ade, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

"Tempatnya Wisma Kopo, akan diubah jadi sekolah," sambungnya.

Wisma yang dimaksud Ade adalah Wisma Griya Sabha milik DPR di Cisarua, Puncak, Bogor. 

Sekolah yang ditargetkan dapat direalisasikan tahun ini rencananya diikuti seluruh Anggota DPR RI dan anggota DPRD di seluruh Indonesia.

Lebih jauh, Ade berharap, ke depannya, semua partai politik juga bisa ikut terlibat.