Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Paparkan Kekerasan oleh Oknum TNI AU Saat Bentrok di Medan

Kompas.com - 29/08/2016, 16:09 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melakukan penyelidikan terkait peristiwa bentrokan antara sejumlah personel TNI Angkatan Udara dengan Warga Desa Sarirejo di Kelurahan Sarirejo, Medan, Sumatera Utara, pada Senin (15/8/2016) lalu.

Penyelidikan tersebut dilakukan dalam menanggapi laporan Pahala Napitupulu dari Forum Masyarakat Sarirejo (FORMAS).

"Menanggapi pengaduan tersebut, Komnas HAM melakukan pemantauan dan penyelidikan pada 18 - 20 Agustus 2016 sesuai dengan kewenangan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," ujar Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai melalui keterangan tertulis, Senin (29/8/2016).

Berdasarkan penyelidikan, Komnas HAM menyebut bahwa bentrokan dilatarbelakangi adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dan TNI AU atas sengketa tanah 260 hektar dan 5,6 hektar.

Menurut masyarakat, kepemilikan tanah seluas 260 hektar yang dihuni oleh 5.500 kepala keluarga dan 5,6 hektar diperoleh secara turun-temurun oleh masyarakat.

Sementara menurut TNI AU, tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai negara dan digunakan sebagai Pangkalan TNI AU.

Hal itu, kata Natalius, tercatat sebagai aset negara dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Nomor 50506001.

Aksi demontrasi spontan warga kemudian terjadi pada 15 Agustus 2016 dipicu dari tindakan TNI AU dari Lanud Kolonel Soewondo yang memasang patok-patok di daerah yang masih bersengketa.

Akibatnya, menurut Natalius, warga berbondong-bondong mendatangi lokasi dan melakukan aksi protes. Aksi protes warga disikapi dengan pemasangan blokade oleh Anggota TNI AU.

"Peristiwa ini merupakan lanjutan dari peristiwa tanggal 3 Agustus 2016 karena adanya spanduk yang menyatakan bahwa di lokasi tersebut akan dibangun rumah susun bagi anggota TNI AU," ucapnya.

Natalius menuturkan, dalam peristiwa tersebut Komnas HAM menemukan adanya serangan secara sporadik yang dilakukan oleh anggota TNI AU, baik Polisi Militer (PM), Paskhas TNI AU dan Pasukan Armed (Artileri Medan) terhadap warga.

Setidaknya 20 orang warga mengalami luka-luka, termasuk dua orang warga mengalami luka tembak, satu orang anggota TNI AU mengalami luka- luka.

Selain itu juga terdapat perusakan terhadap rumah, kendaraan milik warga, kamera milik jurnalis, dan fasilitas umum.

Komnas HAM juga menemukan fakta adanya sejumlah oknum anggota TNI AU yang memasuki areal tempat ibadah tanpa melepas alas kaki dan sengaja merusak kotak amal.

"Kekerasan oleh oknum Anggota TNI AU dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan verbal yang merendahkan dengan kata-kata yang tidak pantas. Kekerasan juga dilakukan terhadap anak di bawah umur," kata Natalius.

(Baca juga: Kronologi Kekerasan Oknum TNI AU terhadap Wartawan dan Warga di Medan)

Halaman:


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com