Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 25/08/2016, 22:53 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Muhammad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar berhati-hati dalam melakukan penghematan anggaran.

Ia meminta agar langkah Menkeu mengutak-atik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara demi penghematan, tetap menjaga kredibilitas Presiden Joko Widodo.

"Saya cuma ingin itu tak mengorbankan apa yang jadi cita-cita Presiden di Nawa Cita," kata Misbakhun, dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menkeu Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Misbakhun mengatakan, Sri Mulyani, yang baru kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Kabinet Kerja, butuh melakukan kalibrasi di jajarannya maupun pelaksanaan pemerintahan yang sudah berjalan.

Namun, kata Misbakhun, Sri Mulyani harus menunjukkan bahwa ia sudah berusaha menjaga kredibilitas Pemerintahan Jokowi.

"Misalnya, bagaimana komitmen Presiden membangun dari pinggiran terjaga. Saya terima kasih Ibu Menteri hanya menunda Dana Alokasi Khusus atau DAU, dan bukan memotongnya. Ini saya memberikan apresiasi yang tinggi, karena sesuai dengan keinginan presiden membangun dari pinggiran," ujar Misbakhun.

Selain itu, Misbakhun juga menganggap Sri Mulyani mulai menyesuakan diri dengan keinginan Presiden agar anggaran infrastruktur tak dipangkas.

Sebab, Presiden Jokowi ingin menyeimbangkan dukungan infrastruktur antara Jawa dengan luar Jawa. 

"Adalah tugas kita bersama dalam mengawal ini di APBN. Pengawalan Golkar ini sifatnya bukan hanya on paper, tapi realitas di lapangan," kata dia.

Misbakhun juga mengingatkan Sri Mulyani bahwa ada beberapa hal menyangkut kredibilitas Presiden Jokowi yang harus diperhatikan.

Ia mencontohkan, soal dana tunjangan profesi guru yang besarnya sekitar Rp 23 triliun.

Sri Mulyani menyebut  dana itu belum dicairkan karena gurunya tidak ada, atau ada guru namun belum disertifikasi.

Namun, Misbakhun mengaku benar-benar menemukan guru-guru yang sudah bekerja sejak awal tahun 2016 tapi belum dibayar.

"Mereka benar-benar ada orangnya, sudah bekerja, dan tunjangan belum dibayar. Tolong, bila ibu baru dapat info, mohon didalami. Faktanya di lapangan banyak sekali guru-guru kita itu. Sebab Konstitusi kita sudah wajibkan 20 persen dana pendidikan," kata Misbakhun.

Terkait tax amnesty dan perpajakan, Misbakhun juga meminta Sri Mulyani agar benar-benar medelegasikan wewenang pengaturan pengampunan pajak kepada Direktorat Jenderal Perpajakan.

Menurut dia, yang terjadi selama ini baru sekedar pada tahap pemberian otoritasi, namun belum masuk ke pendelegasian kewenangan.

Selain itu, Sri Mulyani juga harus bisa memastikan tax amnesty berhasil dilaksanakan sesuai keinginan Presiden Jokowi dengan cara menghilangkan semua penghalang kelancaran program itu.

Dia mencontohkan adanya sejumlah laporan wajib pajak yang mengeluhkan formulir-formulir, yang pada ujungnya justru mempersulit masyarakat yang ingin ikut Tax Amnesty.

"Saya minta tolong dengan sangat, agar Ibu mengkalibrasi semuanya. Presiden, Ibu Sendiri, Kakanwil, semua sudah sosialisasi. Sekarang bagaimana ini dikalibrasi sehingga satu irama dan satu spirit. Karena tax amnesty ini, bagaimanapun ide dan gagasan presiden. Tugas kita adalah memuluskan keinginan beliau," ujar Misbakhun.

Menkeu juga diingatkan agar membangun kredibilitas penerimaan pajak dan bea cukai. 

"Penerimaan November ya harus dicatat dan masuk November. Jangan penerimaan Desember, dicatat sebagai penerimaan November. Ini bagian dari menjaga kredibilitas," kata Misbakhun.

Ketua Komisi XI DPR, yang juga dari Fraksi Golkar, Melchias Markus Mekeng, juga berkali-kali mengingatkan Menkeu SMI agar menjaga kredibilitas itu.

Dia menyoroti penyusunan APBN yang kerap berubah-ubah.

"Jadi kita harap Menkeu bisa membuat postur APBN yang lebih realistis dan tak berubah-ubah lagi," kata Mekeng.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Momen 8 Menit PPATK Jelaskan ke DPR soal Heboh Rp 349 Triliun Transaksi Janggal di Kemenkeu

Momen 8 Menit PPATK Jelaskan ke DPR soal Heboh Rp 349 Triliun Transaksi Janggal di Kemenkeu

Nasional
BBM Satu Harga Jadi Perhatian Jokowi, BPH Migas: Kami Siap Mengawal

BBM Satu Harga Jadi Perhatian Jokowi, BPH Migas: Kami Siap Mengawal

Nasional
Remisi Hari Raya Nyepi, 3 Narapidana Bebas, 1.463 Lainnya Dapat Pengurangan Hukuman

Remisi Hari Raya Nyepi, 3 Narapidana Bebas, 1.463 Lainnya Dapat Pengurangan Hukuman

Nasional
PBB Mengaku Temui Parpol Lain untuk Jajaki Respons atas Wacana Yusril Cawapres

PBB Mengaku Temui Parpol Lain untuk Jajaki Respons atas Wacana Yusril Cawapres

Nasional
PBB Klaim Dapat Sambutan Positif dari 3 Parpol soal Endorse Jokowi ke Yusril

PBB Klaim Dapat Sambutan Positif dari 3 Parpol soal Endorse Jokowi ke Yusril

Nasional
PKS Tetap Dukung Anies meski Kepala BIN Bilang Aura Jokowi Mulai Pindah ke Prabowo

PKS Tetap Dukung Anies meski Kepala BIN Bilang Aura Jokowi Mulai Pindah ke Prabowo

Nasional
PDI-P Nilai Konflik Masyarakat Jelang Pemilu Terjadi karena Ambisi Politik yang Mengatasnamakan Agama

PDI-P Nilai Konflik Masyarakat Jelang Pemilu Terjadi karena Ambisi Politik yang Mengatasnamakan Agama

Nasional
Selangkah Maju RUU PPRT Usai 19 Tahun Terkatung-katung Tanpa Kepastian

Selangkah Maju RUU PPRT Usai 19 Tahun Terkatung-katung Tanpa Kepastian

Nasional
Penetapan 1 Ramadhan 1444 H, PBNU Ikuti Hasil Sidang Isbat Kemenag

Penetapan 1 Ramadhan 1444 H, PBNU Ikuti Hasil Sidang Isbat Kemenag

Nasional
PBNU Terjunkan Tim untuk Pantau Hilal Ramadhan di Seluruh Indonesia

PBNU Terjunkan Tim untuk Pantau Hilal Ramadhan di Seluruh Indonesia

Nasional
Dugaan Gratifikasi Rp 7 Miliar dan Klarifikasi Wamenkumham...

Dugaan Gratifikasi Rp 7 Miliar dan Klarifikasi Wamenkumham...

Nasional
Apakah Jokowi Dapat Laporan soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu? Ini Kata PPATK

Apakah Jokowi Dapat Laporan soal Transaksi Janggal Rp 349 Triliun di Kemenkeu? Ini Kata PPATK

Nasional
Hasil Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan 1444 H Diumumkan Sore Hari Ini

Hasil Sidang Isbat Penentuan 1 Ramadhan 1444 H Diumumkan Sore Hari Ini

Nasional
DPR Minta Jokowi Berhentikan Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka Suap, Gratifikasi, dan TPPU

DPR Minta Jokowi Berhentikan Hakim Agung Gazalba Saleh Tersangka Suap, Gratifikasi, dan TPPU

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS 'Walkout' Ketika Perppu Ciptaker Disahkan Jadi UU | Kalkulasi Megawati Umumkan Capres

[POPULER NASIONAL] PKS "Walkout" Ketika Perppu Ciptaker Disahkan Jadi UU | Kalkulasi Megawati Umumkan Capres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke