Misbakhun Ingatkan Sri Mulyani Jaga Kredibilitas Jokowi Terkait Penghematan Anggaran

Kompas.com - 25/08/2016, 22:53 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, M Misbakhun, dalam sebuah diskusi Smart FM, di Jakarta Pusat, Sabtu (26/9/2015). KOMPAS.COM/INDRA AKUNTONOAnggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, M Misbakhun, dalam sebuah diskusi Smart FM, di Jakarta Pusat, Sabtu (26/9/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Muhammad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar berhati-hati dalam melakukan penghematan anggaran.

Ia meminta agar langkah Menkeu mengutak-atik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara demi penghematan, tetap menjaga kredibilitas Presiden Joko Widodo.

"Saya cuma ingin itu tak mengorbankan apa yang jadi cita-cita Presiden di Nawa Cita," kata Misbakhun, dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menkeu Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Misbakhun mengatakan, Sri Mulyani, yang baru kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Kabinet Kerja, butuh melakukan kalibrasi di jajarannya maupun pelaksanaan pemerintahan yang sudah berjalan.

Namun, kata Misbakhun, Sri Mulyani harus menunjukkan bahwa ia sudah berusaha menjaga kredibilitas Pemerintahan Jokowi.

"Misalnya, bagaimana komitmen Presiden membangun dari pinggiran terjaga. Saya terima kasih Ibu Menteri hanya menunda Dana Alokasi Khusus atau DAU, dan bukan memotongnya. Ini saya memberikan apresiasi yang tinggi, karena sesuai dengan keinginan presiden membangun dari pinggiran," ujar Misbakhun.

Selain itu, Misbakhun juga menganggap Sri Mulyani mulai menyesuakan diri dengan keinginan Presiden agar anggaran infrastruktur tak dipangkas.

Sebab, Presiden Jokowi ingin menyeimbangkan dukungan infrastruktur antara Jawa dengan luar Jawa. 

"Adalah tugas kita bersama dalam mengawal ini di APBN. Pengawalan Golkar ini sifatnya bukan hanya on paper, tapi realitas di lapangan," kata dia.

Misbakhun juga mengingatkan Sri Mulyani bahwa ada beberapa hal menyangkut kredibilitas Presiden Jokowi yang harus diperhatikan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Nasional
Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

Pakar Imunisasi: Jika Beruntung Dapat Vaksin Covid-19, Jangan Ditolak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X