Misbakhun Ingatkan Sri Mulyani Jaga Kredibilitas Jokowi Terkait Penghematan Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Muhammad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar berhati-hati dalam melakukan penghematan anggaran.

Ia meminta agar langkah Menkeu mengutak-atik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara demi penghematan, tetap menjaga kredibilitas Presiden Joko Widodo.

"Saya cuma ingin itu tak mengorbankan apa yang jadi cita-cita Presiden di Nawa Cita," kata Misbakhun, dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menkeu Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Misbakhun mengatakan, Sri Mulyani, yang baru kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Kabinet Kerja, butuh melakukan kalibrasi di jajarannya maupun pelaksanaan pemerintahan yang sudah berjalan.

Namun, kata Misbakhun, Sri Mulyani harus menunjukkan bahwa ia sudah berusaha menjaga kredibilitas Pemerintahan Jokowi.

"Misalnya, bagaimana komitmen Presiden membangun dari pinggiran terjaga. Saya terima kasih Ibu Menteri hanya menunda Dana Alokasi Khusus atau DAU, dan bukan memotongnya. Ini saya memberikan apresiasi yang tinggi, karena sesuai dengan keinginan presiden membangun dari pinggiran," ujar Misbakhun.

Selain itu, Misbakhun juga menganggap Sri Mulyani mulai menyesuakan diri dengan keinginan Presiden agar anggaran infrastruktur tak dipangkas.

Sebab, Presiden Jokowi ingin menyeimbangkan dukungan infrastruktur antara Jawa dengan luar Jawa. 

"Adalah tugas kita bersama dalam mengawal ini di APBN. Pengawalan Golkar ini sifatnya bukan hanya on paper, tapi realitas di lapangan," kata dia.

Misbakhun juga mengingatkan Sri Mulyani bahwa ada beberapa hal menyangkut kredibilitas Presiden Jokowi yang harus diperhatikan.

Ia mencontohkan, soal dana tunjangan profesi guru yang besarnya sekitar Rp 23 triliun.

Sri Mulyani menyebut  dana itu belum dicairkan karena gurunya tidak ada, atau ada guru namun belum disertifikasi.

Namun, Misbakhun mengaku benar-benar menemukan guru-guru yang sudah bekerja sejak awal tahun 2016 tapi belum dibayar.

"Mereka benar-benar ada orangnya, sudah bekerja, dan tunjangan belum dibayar. Tolong, bila ibu baru dapat info, mohon didalami. Faktanya di lapangan banyak sekali guru-guru kita itu. Sebab Konstitusi kita sudah wajibkan 20 persen dana pendidikan," kata Misbakhun.

Terkait tax amnesty dan perpajakan, Misbakhun juga meminta Sri Mulyani agar benar-benar medelegasikan wewenang pengaturan pengampunan pajak kepada Direktorat Jenderal Perpajakan.

Menurut dia, yang terjadi selama ini baru sekedar pada tahap pemberian otoritasi, namun belum masuk ke pendelegasian kewenangan.

Selain itu, Sri Mulyani juga harus bisa memastikan tax amnesty berhasil dilaksanakan sesuai keinginan Presiden Jokowi dengan cara menghilangkan semua penghalang kelancaran program itu.

Dia mencontohkan adanya sejumlah laporan wajib pajak yang mengeluhkan formulir-formulir, yang pada ujungnya justru mempersulit masyarakat yang ingin ikut Tax Amnesty.

"Saya minta tolong dengan sangat, agar Ibu mengkalibrasi semuanya. Presiden, Ibu Sendiri, Kakanwil, semua sudah sosialisasi. Sekarang bagaimana ini dikalibrasi sehingga satu irama dan satu spirit. Karena tax amnesty ini, bagaimanapun ide dan gagasan presiden. Tugas kita adalah memuluskan keinginan beliau," ujar Misbakhun.

Menkeu juga diingatkan agar membangun kredibilitas penerimaan pajak dan bea cukai. 

"Penerimaan November ya harus dicatat dan masuk November. Jangan penerimaan Desember, dicatat sebagai penerimaan November. Ini bagian dari menjaga kredibilitas," kata Misbakhun.

Ketua Komisi XI DPR, yang juga dari Fraksi Golkar, Melchias Markus Mekeng, juga berkali-kali mengingatkan Menkeu SMI agar menjaga kredibilitas itu.

Dia menyoroti penyusunan APBN yang kerap berubah-ubah.

"Jadi kita harap Menkeu bisa membuat postur APBN yang lebih realistis dan tak berubah-ubah lagi," kata Mekeng.