Menurut dia, yang terjadi selama ini baru sekedar pada tahap pemberian otoritasi, namun belum masuk ke pendelegasian kewenangan.
Selain itu, Sri Mulyani juga harus bisa memastikan tax amnesty berhasil dilaksanakan sesuai keinginan Presiden Jokowi dengan cara menghilangkan semua penghalang kelancaran program itu.
Dia mencontohkan adanya sejumlah laporan wajib pajak yang mengeluhkan formulir-formulir, yang pada ujungnya justru mempersulit masyarakat yang ingin ikut Tax Amnesty.
"Saya minta tolong dengan sangat, agar Ibu mengkalibrasi semuanya. Presiden, Ibu Sendiri, Kakanwil, semua sudah sosialisasi. Sekarang bagaimana ini dikalibrasi sehingga satu irama dan satu spirit. Karena tax amnesty ini, bagaimanapun ide dan gagasan presiden. Tugas kita adalah memuluskan keinginan beliau," ujar Misbakhun.
Menkeu juga diingatkan agar membangun kredibilitas penerimaan pajak dan bea cukai.
"Penerimaan November ya harus dicatat dan masuk November. Jangan penerimaan Desember, dicatat sebagai penerimaan November. Ini bagian dari menjaga kredibilitas," kata Misbakhun.
Ketua Komisi XI DPR, yang juga dari Fraksi Golkar, Melchias Markus Mekeng, juga berkali-kali mengingatkan Menkeu SMI agar menjaga kredibilitas itu.
Dia menyoroti penyusunan APBN yang kerap berubah-ubah.
"Jadi kita harap Menkeu bisa membuat postur APBN yang lebih realistis dan tak berubah-ubah lagi," kata Mekeng.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.