Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhan Sebut Pemerintah Filipina Beri Waktu Kelompok Abu Sayaf agar Menyerah

Kompas.com - 25/08/2016, 15:12 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia terus berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina terkait upaya pembebasan delapan Anak Buah Kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) yang masih disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa pemerintah Filpina sudah bernegosiasi memberi jeda waktu agar kelompok tersebut mau menyerahkan diri setelah salah satu markas yang ada di Pulau Basilan, sebelah selatan Semenanjung Zamboanga dihancurkan.

"Presiden Filipina yang sekarang (Rodrigo Duterte) mengkonsolidasikan jeda, memberikan waktu kepada mereka untuk menyerah saja," ujar Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat (25/8/2016).

(Baca: Menhan: Militer Filipina Lumpuhkan Separuh Kekuatan Kelompok Abu Sayyaf)

Ryamizard mengatakan, Rodrigo Duterte juga sudah mengultimatum kelompok radikal tersebut.

"Kalau menyerah tidak akan kenapa-kenapa, tapi kalau tidak menyerah akan kami habiskan, itu ancamannya," tutur Ryamizard.

Terkait kabar sandera, ia mengatakan, semuanya dalam keadaan baik-baik. Saat ini, kata Ryamizard, sebanyak 11.000 pasukan tentara Filipina sudah dipersiapkan di Pulau Zulu.

"Sandera itu masih dalam keadaan bagus, dan berpindah-pindah, karena ada 2 pulau, Basilan dan Zulu. Basilan sudah direbut, sudah aman, Zulu ada 11.000 pasukan Filipina, operasi besar-besaran," kata dia.

(Baca: Abu Sayyaf Minta Rp 45 Miliar untuk Lima ABK yang Masih Disandera)

Menangapi kekhawatiran adanya ancaman terhadap delapan korban yang masih ditahan karena peristiwa kaburnya dua sandera, Ryamizard tak menampik adanya resiko itu.

"Ancaman semua bisa terjadi, apapun resiko," kata dia.

Namun demikian, lanjut Ryamizard, upaya pembebasan terus dilakukan. Komunikasi dengan Filipina juga dilakukan intensif.

"Pertama, diplomasi dengan menlu, menhan, trilateral. Kedua, sikap pemerintah Fiipina ini nego-nego terus ini kalau tidak mau dilepaskan ya dibinasakan, itu juga termasuk nego, dan operasi militer terakhir,"

Kompas TV Keluarga Belum Dapat Kabar Pembebasan ABK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com