Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Indonesia Harapkan Bantuan Filipina Bebaskan WNI dari Abu Sayyaf

Kompas.com - 21/08/2016, 17:32 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia masih mengharapkan bantuan otoritas Filipina dalam membebaskan delapan warga negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok teroris Abu Sayyaf.

Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M Fachir menyatakan bahwa proses pembebasan WNI dari Abu Sayyaf sulit dilakukan tanpa bantuan pemerintah setempat. Hal ini disebabkan kasus penyanderaan WNI tersebut terjadi di dalam wilayah teritori Filipina.

"Lagi-lagi kita harus maklumi sejak awal bahwa ini terjadi di negara sahabat yang tentu saja akan memberikan bantuan sebajk-baiknya untuk menangani persoalan ini. Karena tidak mungkin kita akan melakukan tanpa bantuan pemerintah setempat," ujar Fachir di Atrium Senayan City, Jakarta Pusat, Jakarta, Minggu (21/8/2016).

(Baca: Abu Sayyaf Minta Rp 45 Miliar untuk Lima ABK yang Masih Disandera)

Fachir melanjutkan, pemerintah Indonesia masih tetap melakukan komunikasi secara intensif dengan otoritas Filipina untuk menyelamatkan WNI yang disandera.

"Kami juga sama pendekatannya, pendekatannya bahwa kami harus selalu mengintensifkan komunikasi dengan otoritas setempat," ucap Fachir.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan, dua dari 11 warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina, berhasil melarikan diri.

Dua WNI tersebut, yakni bernama Sofyan dan Ismail. Sofyan kini berada di Zamboanga, sementara Ismail berada di Sulu. Keduanya sudah berada di otoritas Filipina dan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan.

(Baca: Kalla Duga Dua WNI Berhasil Kabur karena Abu Sayyaf Sering Pindah Tempat)

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan proses pemulangan dua warga negara Indonesia yang berhasil bebas dari penyanderaan oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina.

Menurut Retno, Duta Besar RI untuk Filipina di Manila sejak kemarin sudah berada di kota Zamboanga untuk bertemu dan memastikan kondisi dua WNI tersebut.

Hingga saat ini, masih terdapat delapan WNI yang disandera oleh Abu Sayyaf di Selatan Filipina sejak Juni 2016.

Kompas TV Kemenlu Temui Keluarga WNI Sandera Abu Sayyaf
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com