Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: 1.500 Anak Terkena Vaksin Palsu

Kompas.com - 24/08/2016, 18:40 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengungkapkan, setidaknya 1.500 anak menerima vaksin palsu.

Data itu diperoleh Tim Bersih Satgas berdasarkan pemeriksaaan 14 rumah sakit dan 6 klinik yang mendapatkan distribusi vaksi palsu sejak 2014. 

Angka 1.500 anak itu berdasarkan data hasil penelusuran terakhir per 23 Agustus 2016.

"Sesudah dapat dari Bareskrim, kita lakukan verifikasi di rumah sakit tersebut, kita minta medical record dan data dari mereka," ujar Nila dalam rapat bersama Komisi IX di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2016).

Berdasarkan data yang dirilis Kemenkes, 1.500 anak yang terkenal vaksin palsu terdapat di berbagai wilayah.

Sebanyak 915 anak di Provinsi DKI Jakarta, 211 anak di Provinsi Banten dan 374 anak di Provinsi Jawa Barat.

(baca: YLBHI: Kinerja Satgas Vaksin Palsu Lamban dan Tidak Transparan)

Nila mengatakan, pemerintah memberikan imunisasi ulang kepada korban. Menurut dia, imunisasi wajib diberikan kepada anak agar kekebalan tubuh mereka kembali.

Namun, ia mengakui ada korban vaksin palsu yang belum menerima imunisasi ulang dengan berbagai alasan.

Data Kemenkes, dari 1.500 anak tersebut, sebanyak 975 anak yang diberikan vaksin ulang.

Menurut Nila, sebanyak 37 anak lainnya tidak diberikan vaksin ulang karena tak ditemukan masalah kesehatan.

(baca: Korban Vaksin Palsu di Harapan Bunda Belum Dapat Jaminan Hak Sehat)

Kemudian, 303 anak menolak divaksin kembali, 31 anak berstatus sedang sakit, 113 anak tidak bisa dihubungi, 10 anak sedang di luar kota, 21 anak tidak hadir saat vaksin ulang, dan 10 anak karena alasan lainnya.

Nila menegaskan, jika masih ada orangtua yang ragu soal keaslian vaksi yang diterima anak sebelumnya, pihaknya akan melakukan imunisasi ulang terhadap anak tersebut.

"Misalnya belum yakin anak dapat vaksin, kalau ragu, boleh diberikan imunisasi ulang. Ini tidak ada namanya overdosis vaksin. Bagi yang ragu silakan juga berkonsultasi dengan dokter anak," tandas Nila.

(baca: BPOM: Banyak "Pintu" dan "Jendela" Pengadaan Vaksin pada Fasilitas Kesehatan)

Nila menjelaskan orangtua tidak perlu ragu dan takut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan anak. Pasalnya, vaksin dari pemerintah akan diberikan tanpa biaya.

"Kita menyatakan bahwa kami memberikan kembali gratis, kalau mau ke dokter pribadinya silahkan," tutur dia.

Kompas TV Rumah Tersangka Vaksin Palsu Sepi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com