Kemenag Imbau Masyarakat Tak Tergiur Agen Perjalanan Haji Ilegal

Kompas.com - 23/08/2016, 21:04 WIB
Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Jasin, di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2016). Fachri FachrudinInspektur Jenderal Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Jasin, di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Jasin, mengimbau masyarakat yang ingin beribadah haji mendaftar ke agen perjalanan yang legal.

Menurut dia, hal itu harus menjadi perhatian masyarakat agar kejadian di Filipina tidak terulang, yaitu 177 jemaah haji Indonesia ditangkap saat berhaji karena paspor Filipina palsu.

Jasin mengatakan, sejumlah agen perjalanan yang legal itu bisa dilihat di laman kementerian agama, yakni http://haji.kemenag.go.id/v2/basisdata/daftar-ppiu.

"Harus memastikan travel itu sesuai yang ada di website Kemenag," ujar Jasin di Kantor Sekretariat Jenderal Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2016).

Ia menambahkan, masyarakat sebaiknya tidak mudah terpengaruh atas berbagai tawaran menarik oleh berbagai agen perjalanan haji yang belum jelas legalitasnya.

"Jadi kepada calon jemaah haji maupun umroh agar selektif dalam memilih perusahaan travel yang menyelenggarakan haji atau umroh, dan tidak tergiur dengan harga murah, atau kecepatan waktu berangkat yang ditawarkan," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Imigrasi Filipina Jaime Morente mengatakan bahwa paspor yang diperoleh secara ilegal itu dilaporkan disediakan oleh para pendamping.

Para jemaah asal Indonesia itu membayar mulai 6.000 – 10.000 dollar AS per orang menggunakan kuota haji yang diberikan Arab Saudi kepada Filipina.

Morente mengatakan, identitas jemaah Indonesia itu terungkap setelah didapati mereka tidak berbahasa Filipina. Mereka kemudian mengaku sebagai warga negara Indonesia yang masuk ke Filipina secara terpisah sebagai turis.

Morente memerintahkan agar semua jemaah segera dikenakan tuduhan melanggar peraturan imigrasi karena mengaku sebagai warga Filipina dan sebagai orang asing yang tidak dikehendaki. Mereka ditahan di rumah tahanan Imigrasi di Taguig City.

Kantor Imigrasi Filipina sedang bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri serta badan penegak hukum lain maupun juga dengan Kedutaan Besar Indonesia untuk menyelidiki bagaimana paspor Filipina itu diperoleh dan juga untuk mengenali para jemaah sebelum mereka dideportasi.

Kantor Imigrasi menambahkan, pihaknya menyelidiki dan memantau rombongan jemaah itu setelah Presiden Rodrigo Duterte mengatakan ada orang asing yang menggunakan paspor Filipina yang disediakan oleh pejabat-pejabat yang korup yang menangani urusan haji.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Nasional
AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

Nasional
Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Nasional
Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Nasional
Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Nasional
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Nasional
IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

Nasional
Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X