Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Haji WNI Ditangkap di Filipina, Kalla Minta Penyedia Layanan Bertanggung Jawab

Kompas.com - 22/08/2016, 20:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, penyedia layanan jamaah haji harus bertanggung jawab atas kasus tertangkapnya 177 jemaah calon haji di Filipina.

Menurut dia, mereka yang tertangkap itu merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh penyedia layanan haji.

“Pasti kalau mereka tahu kalau itu illegal, saya yakin pasti mereka tidak akan (berangkat). Jadi berarti yang harus bertanggung jawab adalah siapa yang membawa mereka ke sana,” tegas Kalla di kantornya, Senin (22/8/2016).

Diakui mantan Ketua Umum Partai Golkar itu, minat masyarakat Indonesia untuk pergi ke Tanah Suci cukup tinggi.

(Baca: Pemerintah Upayakan Pemulangan 177 jamaah Haji WNI yang Ditahan di Filipina)

Namun, mereka harus antre lantaran jatah yang diberikan pemerintah Arab Saudi terbatas.

Guna memenuhi hasratnya, tak jarang masyarakat rela berpura-pura jadi buruh atau tenaga kerja di sana agar dapat memangkas waktu antre.

Sebab, waktu antre yang dibutuhkan cukup lama, antara 15-20 tahun.

“Mereka bilang bukannya buruh pak, tapi supaya cepat naik haji, sambil kerja mendapat uang juga. Jadi memang bagaimana, terlalu banyak orang berminat,” ujarnya.

Wapres berharap, jika revitalisasi kompleks Masjidil Haram rampung, quota haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi juga akan bertambah. Dengan demikian, masyarakat yang harus antre untuk pergi ke Tanah Suci tidak terlalu lama.

Sebelumnya, petugas imigrasi di Bandara Manila, Filipina, mencegat 177 warga negara Indonesia yang akan naik haji.

Para jamaah menggunakan paspor Filipina. Mereka dicegah sebelum mereka naik ke pesawat, Jumat (19/8/2016) menuju Madinah, Arab Saudi.

(Baca: Telusuri Agen Haji "Nakal", Polri Akan Kirim Tim ke Filipina)

Menurut kepala Imigrasi Filipina Jaime Morente, lima warga Filipina yang mendampingi jamaah Indonesia tersebut menuju tanah suci juga ditangkap.

Ia mengatakan, paspor yang diperoleh secara ilegal itu dilaporkan disediakan oleh para pendamping. Para jamaah asal Indonesia itu membayar mulai 6.000 – 10.000 dollar AS per orang menggunakan kuota haji yang diberikan Arab Saudi kepada Filipina.

Morente mengatakan, identitas jamaah Indonesia itu terungkap setelah didapati mereka tidak berbahasa Filipina. Mereka kemudian mengaku sebagai warga negara Indonesia yang masuk ke Filipina secara terpisah sebagai turis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com