Pengamat: Soal Arcandra, Tak Adil jika Seluruhnya Menyalahkan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, tidak adil jika publik hanya menyalahkan Presiden Joko Widodo terkait pengangkatan Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Sebelum ada keputusan untuk mengumumkan Arcandra sebagai Menteri ESDM, seharusnya ada masukan dari Badan Intelijen Negara (BIN) terkait status kewarganegaraan Arcandra. Kita tidak 'fair' kalau seluruhnya menyalahkan Jokowi," kata Direktur Eksekutif IPI itu di Jakarta, Selasa.

Bahkan, menurut dia, pemberian informasi mengenai calon pejabat negara seharusnya juga menjadi tanggung jawab intelijen yang dimiliki kepolisian maupun kejaksaan agung.

"Sepertinya ada proses yang terlewat sehingga dampaknya menjadi fatal, meskipun Arcandra sendiri sudah memilih kewarganegaraan Indonesia," kata Burhanuddin.

(baca: Fadli Zon Minta Masalah Arcandra Tahar Tak Perlu Diperpanjang)

Namun, di sisi lain, ia juga menyayangkan sikap pria yang menjabat sebagai Menteri ESDM selama 20 hari ini, karena tidak memberikan penjelasan awal terkait kewarganegaraannya ketika dipanggil "pulang" oleh Presiden Jokowi.

"Memang seharusnya sebelum dilantik dia (Arcandra) ngomong bahwa memang dia punya dua kewarganegaraan," tuturnya.

Oleh karena itu, menurut dia, persoalan tentang dugaan dwikewarganegaraan ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh pihak agar tidak kembali "kecolongan".

(baca: Fahri Hamzah Minta Presiden Jokowi Tak Lepas Tangan soal Arcandra Tahar)

"Tapi kita mencoba berpikir bahwa Arcandra ini aset bangsa, dia menjadi orang terbaik di bidangnya. Punya enam temuan yang sudah dipatenkan di dunia terkait eksplorasi lepas pantai (offshore) dan dia juga pernah menduduki posisi strategis di perusahaan top migas. Jadi sebenarnya sisi itu yang seharusnya menjadi pintu masuk bagi dia untuk mendapat kewarganegaraan Indonesia," kata Burhanuddin.

Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Sutiyoso sebelumnya mengaku bahwa pihaknya tidak diminta untuk menelusuri rekam jejak calon menteri.

"Perlu diketahui para menteri tidak dimintakan clearance BIN," kata Sutiyoso saat dihubungi melalui pesan singkat, Sabtu (13/8/2016).

Presiden Joko Widodo akhirnya memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar, Senin (15/8/2016) malam. Pencopotan ini menyusul isu dwi-kewarganegaraan yang dimiliki Arcandra.

"Menyikapi status kewarganegaraan Menteri ESDM, setelah mendengar dari berbagai sumber, Presiden memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Arcandra Tahar dari posisi Menteri ESDM," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Senin malam.

(baca: Status Kewarganegaraan Arcandra Dapat Diperbaiki, Ini Saran Hikmahanto)

Sebagai pengganti, Presiden Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Kemaritiman sampai ada menteri ESDM definitif.

Arcandra menganggap pencopotan dirinya sudah takdir Tuhan. Ia enggan menggubris pertanyaan soal nasibnya usai dicopot oleh Presiden.

(baca: Arcandra Anggap Pencopotan Dirinya sebagai Menteri ESDM karena Kehendak Tuhan)

"Tadi saya sudah bilang, semua sudah ada yang mengatur. Allah has the best plan," ujar Arcandra.