Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Memupuk Kebanggaan Indonesia

Kompas.com - 15/08/2016, 08:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Sebelum dikibarkan pada peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI, Rabu (17/8), di Istana Merdeka, Jakarta, bendera duplikat Sang Saka Merah Putih yang disimpan di Monumen Nasional aka‎n dikirab menuju Istana Merdeka dengan kereta kencana Ki Jaga Karsa. Itulah rangkaian prosesi Kirab Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih, yang akan menyertai peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Ke-71 RI pada Rabu mendatang.

Kereta kencana berwarna hitam milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, itu ditarik empat kuda. Pengiringnya ada 177 orang. Pada Sabtu (13/8), kereta kencana bersama pengiringnya pertama kali berlatih dalam rangkaian prosesi kirab bendera pusaka dan detik-detik proklamasi‎, mulai dari ruang dalam Monas hingga tangga di sebelah barat Istana Merdeka.

Bertahun-tahun, upacara peringatan hari kemerdekaan dirasakan relatif monoton. Kali ini, pemerintah ingin menyajikan sesuatu yang berbeda dengan salah satu tujuan lebih membuka akses bagi rakyat. Upacara yang biasanya formal ditampilkan lebih menghibur dan membumi. Hadirnya kereta kencana Ki Jaga Karsa, yang juga dilepas dengan ritual oleh masyarakat dan pimpinan daerah di Purwakarta, ingin menunjukkan sesuatu yang berbeda pada peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan ‎tahun ini.

Selain pelibatan masyarakat dan mereka yang disebut teladan terhadap lingkungannya, pemerintah juga ingin memberikan warna melalui prosesi budaya, busana yang dikenakan, tari-tarian yang kolosal, dan hiburan untuk menyemarakkan suasana peringatan Hari Kemerdekaan Ke-71 RI.

Nilai perjuangan

Presiden Joko Widodo memang meminta agar duplikat bendera pusaka diarak dari Monas hingga Istana Merdeka sehingga rakyat bisa menghayati kembali nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa dan pengorbanannya. ”Idenya, bendera sebagai simbol negara bukan hanya sekadar selembar kain, tetapi sebagai simbol negara yang patut dihormati dan sakral,” papar Kepala Sekretariat Presiden Dharmala Djumala.

Wujud dari kedekatan dengan rakyat, dilakukan dengan mengundang masyarakat umum lebih banyak daripada pejabat, dengan perbandingan 70 persen masyarakat umum dan 30 persen pejabat pemerintah. Para inspirator pembangunan masyarakat juga akan diundang. ”Dulu pernah dengar enggak ada yang namanya suster apung. Dia itu pahlawan, tetapi tidak pernah kita tahu. Padahal, orang seperti itu perlu kita hormati,” ujar Djumala mencontohkan.

Sejumlah nama masuk dalam daftar, termasuk siswa dan mahasiswa yang berprestasi juara Olimpiade Matematika dan Olimpiade Sains. Anak-anak dari sejumlah daerah juga diundang ke Istana untuk menampilkan berbagai tarian daerah, seperti Papua Barat, Bengkulu, Jawa Timur, dan Banten. Mereka yang pernah menjadi juara lomba karya ilmiah remaja LIPI juga akan diundang hadir.

Masa ke masa

Ada sejumlah perbedaan penyelenggaraan upacara dari masa ke masa. Data Pusat Informasi Kompas (PIK), pada era Presiden Soekarno, pidato HUT RI digelar di depan rakyat. Tahun 1945, pidato kemerdekaan disampaikan di Gedung Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Tahun 1946-1949, pidato tersebut disampaikan di depan rakyat di Gedung Agung, Yogyakarta. Selanjutnya, Soekarno lebih banyak menyampaikan pidato di halaman Istana Merdeka, Jakarta, kecuali tahun 1963, Soekarno berpidato di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Setelah itu, Presiden berikutnya menyampaikan pidato HUT RI di depan ”wakil rakyat” di Gedung MPR/DPR. Deputi II Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Djarot Sri Sulistyo menjelaskan, pidato seperti era Soekarno dapat digelar lagi pada zaman sekarang. ”Jika ada masukan masyarakat, format pidato seperti itu dapat digelar lagi,” kata Djarot.

Sejarawan Asvi Warman Adam mengkritik presiden yang tidak berpidato di depan rakyat. Pidato di depan rakyat, menurut Asvi, dapat menggelorakan semangat rakyat. Sementara pidato di depan wakil rakyat, tambah Asvi, bagaikan membacakan laporan pertanggungjawaban yang ditulis orang lain dan bisa membosankan. Apalagi suasana seperti dulu, setelah detik-detik proklamasi, diramaikan dengan suara beduk dan lonceng gereja.

Namun, sebagian suasana seperti itu akan dikembalikan lagi oleh Presiden Jokowi. Meskipun belum berpidato di depan rakyat, saat detik-detik proklamasi 17 Agustus, selain dentuman meriam dan sirene, juga akan dilakukan ‎dan diperdengarkan suara beduk masjid dan lonceng gereja.

‎Sementara itu, berbagai kesibukan mempercantik Kompleks Istana terus dilakukan. Belasan pekerja sibuk memasang panggung di luar gerbang Istana Merdeka. Ada dua panggung yang dibangun tepat di depan gerbang Istana Merdeka. Tiang dan atap kedua panggung itu ditutup dengan kain dengan kombinasi warna merah-putih.

Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Jakarta, Hendri Satrio, melihat ritual-ritual baru dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia sengaja dibuat karena Presiden Jokowi ingin membuat semacam prasasti yang berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya.

Masyarakat akan mengingat Presiden Jokowi sebagai perintis tradisi baru dalam perayaan
kemerdekaan Indonesia. Meski begitu, lanjut Hendri, Jokowi seharusnya tidak melulu mengutamakan ritualitas dalam setiap acara dan melupakan substansi, yaitu kewajiban melaksanakan program-program pro rakyat.

Janji-janji semasa kampanye yang terangkum dalam nawacita juga harus direalisasikan karena rakyat tidak hanya butuh hiburan, tetapi juga butuh makan dan hidup layak. (SON/NDY/NTA/DMU/HAM/HAR)

 

Versi cetak artikel ini terbit di harian "Kompas" edisi 14 Agustus 2016, di halaman 2 dengan judul "Memupuk Kebanggaan Indonesia"

 

Kompas TV Ribuan Tukang Becak Ramaikan HUT Ke-71 RI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com