Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Abu Sayyaf, Menlu Sebut Kondisi Saat Ini Lebih Sulit

Kompas.com - 14/08/2016, 08:35 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi mengaku, pihaknya setiap hari menjalin komunikasi dengan otoritas Filipina terkait penyanderaan warga Negara Indonesia.

Berdasarkan informasi yang ada, diakui Retno bahwa situasi di lapangan kini lebih sulit dari sebelumnya.

"Terjadi banyak pertempuran di lapangan yang membuat situasi lebih sulit dari sebelumnya," ujar Retno di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (14/8/2016).

Pertempuran yang dimaksud yakni perlawanan kelompok Abu Sayyaf yang mencoba mempertahankan kelompok mereka dan para sandera.

Baca: Para Anggota Abu Sayyaf Pemakai Narkoba Jenis Sabu

Hal itulah yang membuat Pemerintah Filipina maupun Indonesia kesulitan membebaskan para sandera.

"Kami terus berupaya untuk segera bebaskan saudara kita tersebut dengan prioritas keselamatan," kata Retno.

Retno mengatakan, ia telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Rivas Yasay Jr untuk mengutamakan keselamatan WNI.

Ia pun meminta agar Pemerintah Filipina dapat menjamin keamanan di wilayah perairannya.

"Menlu Filipina menyampaikan, concern Indonesia akan segera disampaikan ke otoritas terkait," kata Retno.

Sebelumnya, diberitakan 11 WNI disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina dalam waktu berbeda.

Pertama, kelompok Abu Sayyaf menyandera tujuh anak buah kapal (ABK) di perairan Sulu, Filipina Selatan.

Penyanderaan itu terjadi pada Senin (20/6/2016). Selain membajak kapal, penyandera meminta tebusan sebesar Rp 60 miliar.

Setelah penyanderaan tersebut, tiga WNI kembali disandera ketika melewati perairan kawasan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu Sabah, Negara Bagian Malaysia.

Mereka adalah ABK pukat tunda LD/114/5S milik Chia Tong Lim berbendera Malaysia.

Terakhir, pada awal Agustus, kelompok Abu Sayyaf kembali menyandera seorang WNI lagi. Dengan demikian, total WNI yang disandera berjumlah 11 orang.

Baca: JK Desak Pemerintah Filipina Serius Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com