Kompas.com - 12/08/2016, 19:37 WIB
Ilustrasi SHUTTERSTOCKIlustrasi
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Gandjar Laksmana diminta kembali mengkaji data terkait jumlah penghuni lapas sebelum melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur soal pemberian remisi bagi narapidana kejahatan luar biasa.

Kajian mendalam perlu dilakukan lantaran pemerintah beralasan revisi PP tersebut karena kondisi lapas yang sudah penuh. Gandjar menilai revisi PP sama saja memberi kemudahan bagi koruptor mendapat remisi.

"Berapa sih jumlah napi narkotika, terorisme, koruptor di dalam sana (lapas). Kalaupun penuh karena kejahatan narkotika. Itu datanya mereka yang keluarin," ujar Gandjar saat dihubungi, Jumat (12/8/2016).

Gandjar mengatakan, saat ini orang-orang yang berada di dalam lapas itu kebanyakan terlibat kasus narkoba. Itu pun, kata dia, kebanyakan bukanlah bandar atau pengedar melainkan pemakai.

(Baca: Rencana Pemerintah Hilangkan "Justice Collaborator" sebagai Syarat Remisi Koruptor Merugikan Negara)

"80 persen yang dipenjarakan itu pengguna dan pecandu, bukan pengedar dan bandar. Jadi, mereka, penegak hukum sudah salah menerapkan hukum, ya wajar saja (lapas) penuh," kata dia.

Menurut Gandjar, bukan alasan yang tepat jika pemerintah merevisi PP itu lantaran lapas penuh. Pasalnya, dengan merevisi PP tersebut jelas memudahkan remisi bagi narapidana khususnya korupsi.

"Kalau alasannya cuma gara-gara lapas penuh ya sudah keluarin saja sekalian, kasih saja remisi, 10 hari masuk penjara lalu keluarin," kata dia.

Dikutip dari Kompas, Rabu (10/8/2016), Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia I Wayan Kusmiantha Dusak mengatakan, upaya revisi PP No 99/2012 itu mendesak dilakukan mengingat kondisi LP yang kian padat.

(Baca: Revisi PP Remisi Dianggap Jadi "Karpet Merah" Koruptor, Ini Penjelasan Menteri Yasonna)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Yakin Boyamin Bersikap Kooperatif Terkait Kasus Budhi Sarwono

KPK Yakin Boyamin Bersikap Kooperatif Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
3 Warga Sragen Gantung Diri, Mensos Minta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Peka dengan Lingkungan Sekitar

3 Warga Sragen Gantung Diri, Mensos Minta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Peka dengan Lingkungan Sekitar

Nasional
Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Nasional
Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Nasional
Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Nasional
Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat pada Pilpres 2024

Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat pada Pilpres 2024

Nasional
Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Nasional
Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Nasional
RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

Nasional
Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Nasional
Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

Nasional
KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

Nasional
Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Tiba di Indonesia Usai Kunjungan Kerja ke AS

Jokowi Tiba di Indonesia Usai Kunjungan Kerja ke AS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.