PKS Anggap Koalisi Kekeluargaan Hanya Sebatas Komunikasi Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera mempersilakan Dewan Pimpinan Wilayah di DKI Jakarta untuk bergabung dalam Koalisi Kekeluargaan bersama enam parpol lainnya.

Meski bukan koalisi resmi yang disetujui pusat, DPP PKS menganggap koalisi kekeluargaan adalah sesuatu yang baik untuk menjalin komunikasi.

"Tidak perlu minta izin (ke DPP), silakan komunikasi politik. Kami kan memberi kebebasan tahap awal dari tiap DPW. Kalau komunikasi politik boleh dengan siapa saja silakan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali, saat dihubungi, Kamis (11/8/2016).

Dari komunikasi politik yang dilakukan, lanjut Mardani, DPW bisa mendapat nama yang dianggap layak untuk diusung sebagai calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Pendaftaran masih 19 September. Kami beri ruang bagi DPW untuk bekerja dengan baik," ujar dia.

Jika sudah mendapatkan nama terbaik untuk diusung sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, DPW PKS DKI akan mengajukan nama tersebut ke DPP.

Keputusan akhir akan dibahas secara musyawarah dan mufakat oleh pimpinan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS.

Selain PKS, enam partai lain yang ada dalam koalisi kekeluargaan yakni PDI-P, Gerindra, Demokrat PPP, PKB, dan PAN.

Sama halnya dengan Demokrat, keputusan enam parpol lain untuk membentuk koalisi baru diambil pada tingkat DPW.

Adapun tiga parpol lainnya yakni Partai Golkar, Nasdem dan Hanura sudah sepakat untuk mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama.