Kompas.com - 10/08/2016, 08:31 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah), dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/8/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINWakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah), dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/8/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, kejaksaan, dan sejumlah institusi negara bersama asosiasi pelaku usaha menyepakati komitmen pemberantasan korupsi yang menghambat pembangunan ekonomi.

Hal itu mencakup membangun praktik bisnis yang bersih dan berintegritas. Salah satu target dari komitmen bersama tersebut yakni mencegah korupsi dalam birokrasi antara pengusaha dan regulator.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, sekitar 90 persen kasus korupsi yang ditangani KPK, merupakan kolaborasi antara penguasa dan pengusaha.

"Terkadang pelaku usaha merasa terpaksa saat berurusan dengan birokrasi, lamanya pengurusan izin membuat mereka akhirnya memberikan sesuatu kepada regulator," ujar Alex di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Menurut Alex, beberapa sektor yang menjadi fokus KPK dalam melakukan pencegahan korupsi terkait birokrasi, meliputi sektor kehutanan, pertanian, minyak dan gas, serta infrastruktur dan pangan.

Namun, salah satu yang paling banyak terjadi masalah dalam hal birokrasi adalah sektor kehutanan.

"Misalnya pengurusan perizinan, mereka (pengusaha) tidak paham syaratnya apa, prosedurnya seperti apa, biayanya berapa, selesai kapan, ini tidak ada kepastian. Ketika syarat terpenuhi apakah izin cepat keluar, mereka tidak tahu," kata Alex.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Laporkan pemerasan

Alex mengatakan, dalam kesepakatan ini berbagai kalangan setuju bahwa industri dan pelaku usaha diminta melaporkan jika menemui hambatan dalam hal birokrasi.

Setiap kementerian dan lembaga rencananya akan membentuk semacam satgas di bawah inspektorat, yang tugasnya menerima pengaduan dari pihak swasta.

Selain itu, para pelaku usaha juga dapat melaporkan jika adanya maladministrasi yang dilakukan lembaga negara kepada Ombudsman RI.

Kemudian, para pengusaha dapat langsung melaporkan kepada penegak hukum, jika ditemukan adanya indikasi pemerasan atau korupsi. Rahasia informasi dijamin.

Alex mengatakan, sebagian besar pelaku usaha ternyata memiliki ketakutan saat diminta untuk melaporkan hambatan usaha yang sengaja dibuat regulator sebagai celah korupsi.

Banyak pengusaha akhirnya memilih untuk mengikuti kemauan regulator.

"Karena mereka merasa periuk nasi mereka ada di sini, belum tentu usaha akan lancar. Malah, kalau berikan informasi, nantinya akan mempersulit kegiatan usaha," kata Alex.

Untuk itu, Alex menjamin bahwa setiap pelapor akan dilindungi identitasnya oleh KPK.

Menurut Alex, rahasia pemberi informasi juga akan dijaga oleh kepolisian dan kejaksaan.

Komitmen bersama tersebut diikuti oleh beberapa kementerian dan lembaga seperti, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Kementerian Kehutanan, SKK Migas, Kejaksaan Agung, Polri dan sejumlah asosiasi pengusaha.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Satgas: Tidak Dapat Ditoleransi

Kasus Covid-19 Meningkat Tajam, Satgas: Tidak Dapat Ditoleransi

Nasional
[POPULER NASIONAL] PPKM Mikro Diperketat | Hasil Validasi GeNose Diminta Segera Dipublikasikan

[POPULER NASIONAL] PPKM Mikro Diperketat | Hasil Validasi GeNose Diminta Segera Dipublikasikan

Nasional
Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Pemkot Jaktim Tak Tutup Kemungkinan Bangun RS Khusus Pasien Covid-19

Nasional
Menkes: Biarkan Virus Menular, yang Penting Pasien Covid-19 Tak Melebihi Kapasitas Rumah Sakit

Menkes: Biarkan Virus Menular, yang Penting Pasien Covid-19 Tak Melebihi Kapasitas Rumah Sakit

Nasional
KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X