Sinergi Tim 13 Diharapkan Mengubah Operasi Tinombala Menjadi Persuasif

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Siane Indriana mengapresiasi sikap Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mendukung upaya Tim Evaluasi Penanganan Terorisme (Tim 13) dalam penanganan sisa anggota kelompok Santoso di Poso.

Tim 13 merupakan bentukan Komnas HAM bersama sejumlah unsur masyarakat. 

Siane mengatakan, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian telah menyetujui keterlibatan Tim 13 dalam membujuk sisa anggota kelompok Santoso yang masih berada di hutan agar menyerahkan diri.

Hal tersebut dilakukan agar penyelesaian terorisme di Poso bisa dilakukan secara komprehensif dan tidak menimbulkan baku tembak.

"Tadi pagi kami bertemu dengan Kapolri, beliau menyatakan dukungannya bahwa kami akan membantu DPO turun menyerahkan diri. BNPT juga akan minta masukan dan utamakan tindakan persuasif. Kami apresiasi atas perubahan sikap ini," ujar Siane saat memberikan keterangan di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/8/2016).

(Baca: Tim 13 Bentukan Komnas HAM Evaluasi Penanganan Terorisme di Poso)

Siane menjelaskan, peristiwa yang terjadi di Poso tidak lepas dari konflik masa lalu yang menimbulkan perlakuan tidak adil di masyarakat.

Oleh sebab itu, menurutnya, penanganan terorisme di Poso tidak bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan kekerasan atau operasi militer.

Dia pun berharap aparat menjadi lebih persuasif dalam melakukan Operasi Tinombala yang saat ini masih berjalan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kondisi yang kondusif supaya anggota kelompok Santoso mau menyerahkan diri dengan nyaman dan sukarela.

Selain itu, dia pun mengingatkan agar pemerintah menepati janji terkait pemberian amnesti dan abolisi kepada sisa pengikut Santoso yang menyerahkan diri.

"Kami juga berharap Operasi Tinombala lebih persuasif. Masyarakat Poso yang jadi pengikut Santoso juga sudah minta amnesti selama ini," ungkapnya.

Bujuk

Sementara itu, tokoh Muhammadiyah yang juga menjadi anggota Tim 13, Busyro Muqoddas, mengatakan, tim akan berupaya membujuk 16 anggota kelompok Santoso yang masih berada di hutan untuk menyerahkan diri.

"Tim ini akan jadi mediator agar 16 anggota kelompok Santoso yang tersisa bisa turun tanpa tekanan dan penyiksaan. Hal ini merupakan bagian dari sinergi masyarakat sipil dengan pemerintah," ujar Busyro.

Busyro menjelaskan, beberapa waktu lalu sejumlah anggota tim turun ke lapangan guna mendapat gambaran apa yang sesungguhnya menjadi persoalan masyarakat Poso.

Mereka melakukan serangkaian pemantauan melalui pendekatan antropologi dengan mengunjungi rumah keluarga istri pertama Santoso, orangtua Basri, dan beberapa keluarga anggota kelompok Santoso yang masih hidup.

Selain itu, tim juga mendatangi tokoh-tokoh agama untuk berdialog dan menggali lebih dalam mengenai persoalan di Poso.

(Baca: Anggota Tim 13 Usul Polri Maksimalkan Fungsi Polres di Poso)

Dari hasil pemantauan, kata Busyro, secara garis besar bisa disimpulkan bahwa kelompok Santoso lahir dari sisa-sisa konflik berbasis agama yang pernah terjadi di Poso pada tahun 1998, 2000, dan 2007.

Konflik pun berubah arah, dari konflik horizonal menjadi vertikal, antara masyarakat yang bersimpati terhadap kelompok Santoso dan aparat keamanan.

Menurut Busyro, hal tersebut terjadi karena selama ini terdapat aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam menangani kelompok Santoso.

Oleh sebab itu, Busyro berpendapat, persoalan Poso tidak bisa diselesaikan hanya dengan operasi militer, tetapi harus dilakukan melalui pendekatan kemanusiaan.

"Masyarakat Poso punya harapan untuk menyudahi masalah ini, terutama setelah 18 tahun mengalami situasi mencekam pasca-konflik. Mereka sudah lelah dengan kekerasan yang tidak menghasilkan solusi. Kalau tidak selesai, mereka akan menjadi masyarakat yang sakit," kata Busyro.