Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Kaji Pembubaran 10 Lembaga Non-struktural

Kompas.com - 09/08/2016, 15:36 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Selasa (9/8/2016) siang.

Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai rencana pembubaran 10 lembaga non struktural (LNS).

Asman mengatakan, saat ini ada sekitar 130 LNS yang telah dibentuk. Dari jumlah itu, 13 diantaranya sudah dihapus lantaran dianggap tidak produktif.

(Baca: Menpan RB: 14 Lembaga Negara Non-struktural Bakal Dibubarkan)

“Kemudian ada 10 lagi yang dalam finalisasi karena sudah enggak produktif lagi,” kata Asman kepada awak media.

Kendati demikian, Asman mengaku, belum dapat menyebutkan ke-10 LNS yang dimaksud.

Ia hanya menegaskan, jika penghapusan LNS non produktif itu merupakan bagian dari upaya penghematan anggaran pemerintah yang sedang dilakukan pemerintah.

“(Penghapusan) ini sehingga mengurangi inefesiensi anggaran negara juga,” ujarnya.

Sebelumnya, Asman telah dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Presiden, Jumat (5/8/2016) lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden berpesan terkiat persoalan aparatur sipil negara.

"(Diminta) Enggak ada lagi pemborosan di masing-masing departemen," ujar Asman.

Presiden meminta Asman menyampaikan pesan tersebut saat bertemu para aparatur sipil negara.

Presiden, lanjut Asman, juga meminta aparatur sipil negara mengkaji pos anggaran yang berguna dan efektif penyerapannya, dan sebaliknya. "Intinya, ke depannya lebih simpel deh," ujar Asman.

(Baca: Presiden Bubarkan Lagi 40 Lembaga Non-struktural)

Presiden juga mengingatkan agar kepada para aparatur sipil negara di setiap daerah ditekankan pemanfaatan gedung-gedung milik pemerintah jika menggelar suatu acara.

Terakhir, Presiden meminta Asman untuk mengkoneksikan tempat-tempat pelatihan aparatur sipil negara agar berdampak positif pada kinerja sehari-hari.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com