Sebelum "Full Day School", Sekolah Diharap Sudah Hadirkan Kenyamanan bagi Siswa

Kompas.com - 09/08/2016, 10:50 WIB
Siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Menteng, Jakarta Pusat saat hari pertama masuk sekolah, Senin (18/7/2016). Kahfi Dirga CahyaSiswa-siswi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Menteng, Jakarta Pusat saat hari pertama masuk sekolah, Senin (18/7/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (Asah Pena), Budi Trikorayanto, menilai penerapan kegiatan belajar seharian di sekolah atau full day school bisa menjadi kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Ia menjelaskan, kegiatan belajar mengajar di sekolah saat ini terbilang membosankan.

Sebab, sistem pendidikan lebih menekankan target pencapaian dengan standar tertentu yang membuat para siswa merasa tidak nyaman atas suasana yang dibangun.

"Mereka dipaksa dikurung di kelas. Ada berbagai target-target yang harus mereka capai itu," ujar Budi saat dihubungi, Selasa (9/8/2016).

Menurut dia, sistem pendidikan seharusnya mengedepankan pelajaran yang menjadi minat siswanya. Selain itu, penyampaian materi harus interaktif.

Dengan demikian, para siswa akan merasa nyaman dan betah berada di lingkungan sekolah.

"Pembelajaran yang menggairahkan itu adalah sistem belajar yang anak-anak tahu apa yang mereka butuhkan, dan dengan cara yang lebih interaktif, nyaman, bukan model ceramah seperti sekarang ini," tutur dia.

"Pembelajaran yang membumi ke alam, bukan menghafal teori-teori segala macam yang mereka enggak tahu gunanya untuk apa. Jadi, kalau sistem belajar sesuai apa yang mereka suka atau mereka butuhkan, itu akan lebih betah siswa di sekolah," ucapnya.

Karena itu, Budi menyarankan, sebelum sistem full day school diterapkan, semestinya suasana yang nyaman di sekolah itulah yang perlu dibangun terlebih dahulu.

Jika siswa sudah merasa nyaman berada di lingkungan sekolah, maka penerapan sistem full day school akan efektif.

"Full day school untuk SD, SMP kalau suasana pembelajaran sekolah seperti sekarang bukan hanya membuat siswa frustasi tapi juga guru," ujarnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebelumnya mengusulkan diterapkannya sistem full day school bagi siswa SD dan SMP.

Tujuannya, memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik. (Baca: Ini Alasan Mendikbud Usulkan "Full Day School")

Selain itu, Muhadjir menilai, program itu juga dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan yang berpotensi terjadi di luar jam sekolah.

Muhadjir menyebutkan, jam pulang sekolah akan disamakan dengan jam pulang kerja, sehingga anak didik tidak dilepas begitu saja setelah jam sekolah berakhir.

"Jadi, anak pulang pukul lima sore, orangtuanya bisa jemput. Sehingga anak kita tetap ada yang bertanggung jawab setelah dilepas pihak sekolah," kata dia, di Jakarta, Senin (8/8/2016).

Namun, full day school ini bukan berarti para siswa belajar selama sehari penuh di sekolah. (Baca: "Full Day School" Tak Berarti Belajar Seharian di Sekolah, Ini Penjelasan Mendikbud)

Program ini memastikan siswa dapat mengikuti kegiatan-kegiatan penanaman pendidikan karakter, misalnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.

 

Muhadjir mengatakan, lingkungan sekolah harus memiliki suasana yang menyenangkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran formal sampai dengan setengah hari, selanjutnya dapat diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Kemenkes: Tarif Maksimal Pelayanan Vaksinasi Gotong Royong Segera Ditetapkan

Nasional
Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Keluarga Anggota Dewan Ikut Divaksinasi, Sekjen DPR Minta Tak Dijadikan Polemik

Nasional
Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk 'Backdoor Diplomacy'

Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk "Backdoor Diplomacy"

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Kemenkes: Vaksin Covid-19 untuk Vaksinasi Gotong Royong Wajib Izin BPOM

Nasional
Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X