Tak Ambil Cuti, Petahana Terancam Didiskualifikasi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad, mengatakan, petahana wajib mengambil cuti pada masa kampanye Pilkada 2017. Jika melanggar, petahana terancam didiskualifikasi.

"Kita lihat Undang-undang, bisa sampai mendiskualifikasi sebagai calon. Sanksi terberatnya seperti itu," kata Muhammad usai acara media gathering, Yogyakarta, Jumat (6/8/2016) malam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, calon gubernur dan wakil gubernur yang menjabat harus mengambil cuti selama masa kampanye. Untuk pilkada serentak 2017, masa cutinya dimulai 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, atau sekitar empat bulan.

Muhammad menuturkan, kewajiban cuti tersebut sudah melalui pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kata dia, aturan itu dibuat untuk menghilangkan penyalahgunaan fasilitas negara saat berkampanye.

"Bahkan DPR maunya mundur, tapi kini hanya cuti. Kita khawatirkan mobilisasi-mobilisasi aparat atau program keuangan daerah. Intinya kita mau memperlakukan semua peserta pemilu secara berimbang," ucap Muhammad.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelumnya mengaku keberatan dengan aturan cuti kampanye tersebut. Sebab, masa kampanye Pilkada DKI 2017 akan bersamaan dengan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daeerah (APBD) 2017.

"Kalau soal kepala daerah lebih mementingkan susun anggaran daripada kampanye, harusnya jangan dipaksakan cuti dong. Jabatan saya kan belum berakhir," ujar dia.

Menurut Ahok, sapaan Basuki, adanya aturan yang mengharuskan calon petahana mengambil cuti lebih disebabkan adanya kekhawatiran calon tersebut akan memanfaatkan fasilitas pemda untuk keuntungan pribadinya.

Namun, Ahok menilai, seorang calon petahana juga seharusnya berhak apabila dia tidak mau mengambil cuti.

Ahok mendaftarkan uji materi pada Selasa (2/8/2016) lalu. Berkas permohonan uji materi masih dievaluasi kelengkapannya oleh kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

"Jika berkasnya sudah lengkap, permohonan itu akan dicatat dan diberi nomor registrasi sebelum disidangkan," kata juru bicara MK, Fajar Laksono di Jakarta, Kamis (4/8/2016).