"Bisikan" Sri Mulyani yang Bikin Jokowi Blakblakan...

JAKARTA, KOMPAS.com — "Nanti saya akan blakblakan kalau sudah tak ada media," kata Presiden Joko Widodo saat mengumpulkan semua kepala Kepolisian Daerah dan kepala Kejaksaan Tinggi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016) lalu.

Blakblakan yang dimaksud Jokowi adalah adanya aduan dari kepala daerah terkait kinerja kepolisian dan kejaksaan yang tidak menaati instruksinya.

Padahal, setahun sebelumnya Jokowi sudah mengingatkan para kapolda dan kajati mengenai sejumlah kebijakan kepala daerah yang tak bisa dipidana agar tak mengganggu perekonomian.

Pernyataan yang sama kembali disampaikan Jokowi saat mengumpulkan kepala Kantor Pajak dari seluruh Indonesia, di Istana Negara, Kamis (28/7/2016).

Pada awal sambutannya, Jokowi menekankan bahwa kunci keberhasilan program pengampunan pajak atau tax amnesty ada pada petugas pajak.

Namun, kata Jokowi, berdasarkan laporan yang diterimanya, petugas di Kantor Pajak belum bekerja secara maksimal melayani pengusaha yang akan membawa kembali dananya ke Indonesia.

Di akhir sambutannya, Jokowi mengatakan, "Saya akan blakblakan bicara kalau sudah enggak ada awak media di sini."

Hal berbeda terjadi saat Jokowi berbicara di hadapan para kepala daerah yang mengikuti Rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah di sebuah Hotel di Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Kali ini, Jokowi blakblakan membuka daerah-daerah yang serapan anggarannya rendah.

Bahkan, Jokowi menegur gubernur, bupati, dan wali kota di hadapan wartawan.

Kepala daerah yang pertama kali ditegur oleh Jokowi adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebab, serapan anggaran di DKI Jakarta terendah dari semua provinsi yang ada.

"Pak Ahok duitnya memang gede, tetapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun (dana yang tersimpan). Ini harus dikeluarkan," kata Jokowi, yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Jokowi lalu menyebut provinsi lain dengan serapan anggaran terendah setelah DKI Jakarta, yakni Jawa Barat (Rp 8,034 triliun), Jawa Timur (Rp 3,9 triliun), Riau (2,86 triliun), Papua (Rp 2,59 triliun), Jawa Tengah (Rp 2,46 triliun), Kalimantan Timur (Rp 1,57 triliun), Banten (Rp 1,52 triliun), Bali (Rp 1,4 triliun), dan Aceh (Rp 1,4 triliun).

Jokowi juga mengungkapkan kabupaten dan kota yang memiliki serapan anggaran terendah hingga angka inflasi yang tinggi.