Indonesia Siap Bantu Filipina Gelar Operasi Militer Pembebasan Sandera

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain membahas soal patroli maritim bersama, pertemuan trilateral antara Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia dan Filipina pada Selasa (2/8/2016) lalu juga menyepakati adanya operasi militer bersama di wilayah darat.

Kesepakatan berawal dari usulan Indonesia terkait upaya pembebasan warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan kesiapan Pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan terkait operasi militer di darat tersebut.

"Indonesia sebenarnya siap dalam memberikan bantuan terkait operasi darat itu. Kami usulkan, kerja sama jangan hanya patroli di laut, karena base mereka (perompak) di darat," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2016).

"Saya sangat bersyukur usul Indonesia untuk operasi bersama di darat itu diterima mereka. Sehingga nanti lebih leluasa menumpas Abu Sayyaf," ucapnya.

Wiranto menjelaskan, Pemerintah Filipina sendiri sudah merencanakan upaya pembebasan sandera. Posisi Indonesia saat ini tinggal menunggu kepastian rencana tersebut. 

TNI Angkatan Darat pun sudah disiagakan jika sewaktu-waktu Filipina membutuhkan bantuan.

"Pihak Filipina sudah rencanakan upaya itu. Kami tunggu dari pihak Filipina dan kami siap jika dibutuhkan bantuan dari spesialisasi pasukan angkatan darat Indonesia," ucap mantan Panglima ABRI di era Pemerintahan Soeharto itu.

Wiranto menjelaskan, operasi militer yang diusulkan tersebut mencakup berbagai macam jenis operasi, yakni intelijen, tempur dan patroli bersama.

Oleh sebab itu, kata Wiranto, dengan adanya kesepakatan trilateral, koordinasi dan kerja sama antar tiga negara menjadi lebih jelas karena menyangkut batas wilayah kedaulatan sebuah negara.

"Tentunya operasi itu akan beragam, ada intelijen, operasi tempur dan patroli bersama. Itu nanti tergantung pada situasi," kata Wiranto.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI, Malaysia dan Filipina menggelar pertemuan The 3rd Trilateral Defence Minister di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/8/2016) untuk membahas langkah-langkah pengamanan wilayah maritim di Laut Sulu.

Dalam pertemuan tersebut Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu, Menhan Malaysia Dato' Seri Hishammudin Tun Hussein dan Menhan Filipina Delfin N Lorenzana akan membahas lebih lanjut hasil pertemuan staf militer bidang intelijen dan operasi.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan pentingnya implementasi dari kerja sama trilateral dalam bentuk praktik di lapangan secara terkoordinasi terkait upaya pengamanan wilayah maritim.

"Kerja sama ini berguna dalam menghadapi tantangan keamanan perairan perbatasan yang belakangan ini mulai marak gangguan," ujar Ryamizard seperti dikutip dari siaran pers Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan RI, Selasa (2/8/2016).

Adapun langkah-langkah tersebut di antaranya berupa jaminan keamanan maritim terhadap ancaman terorisme, kejahatan lintas negara, perdagangan manusia, pengungsi dan perdagangan narkoba.

(Baca: Indonesia, Filipina, dan Malaysia Sepakati 6 Hal Terkait Pengamanan Laut Sulu)

Selain itu diungkapkan juga langkah mengenai implementasi Patroli Maritim Trilateral. Ryamizard mengusulkan adanya latihan bersama baik laut maupun darat, pembentukan posko militer bersama untuk mempermudah koordinasi, distribusi informasi dan data intelijen.

(Baca juga: Indonesia, Malaysia, dan Filipina Sepakati Operasi Militer di Darat untuk Antisipasi Perompakan)