Indonesia, Malaysia, dan Filipina Sepakati Operasi Militer di Darat untuk Antisipasi Perompakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain membahas soal patroli maritim bersama, pertemuan trilateral antara Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia dan Filipina juga menyepakati adanya operasi militer bersama di wilayah darat.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan bahwa operasi militer bersama tersebut diusulkan oleh Indonesia untuk mengantisipasi jika terjadi kegagalan pengamanan di wilayah perairan.

"Saya juga beri masukan ke Menhan agar dalam pertemuan itu sekaligus dibincangkan masalah operasi militer di darat," ujar Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2016).

"Sebab mereka (perompak) akan merampok di laut, kemudian sandera akan disekap di darat. Kalau ada kegagalan di laut, bisa diselesaikan di darat," kata dia.

Wiranto menjelaskan, operasi militer yang diusulkan tersebut mencakup berbagai macam jenis operasi.

Oleh sebab itu, kata Wiranto, dengan adanya kesepakatan trilateral, koordinasi dan kerja sama antartiga negara menjadi lebih jelas karena menyangkut batas wilayah kedaulatan sebuah negara.

"Tentunya operasi itu akan beragam, ada intelijen, operasi tempur dan patroli bersama. Itu nanti tergantung pada situasi," kata Wiranto.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI, Malaysia dan Filipina menggelar pertemuan The 3rd Trilateral Defence Minister di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/8/2016) untuk membahas langkah-langkah pengamanan wilayah maritim di Laut Sulu.

Dalam pertemuan tersebut Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu, Menhan Malaysia Dato' Seri Hishammudin Tun Hussein dan Menhan Filipina Delfin N. Lorenzana akan membahas lebih lanjut hasil pertemuan staf militer bidang intelijen dan operasi.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan pentingnya implementasi dari kerja sama trilateral dalam bentuk praktik di lapangan secara terkoordinasi terkait upaya pengamanan wilayah maritim.

"Kerja sama ini berguna dalam menghadapi tantangan keamanan perairan perbatasan yang belakangan ini mulai marak gangguan," ujar Ryamizard seperti dikutip dari siaran pers Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan RI, Selasa (2/8/2016).

Adapun langkah-langkah tersebut di antaranya berupa jaminan keamanan maritim terhadap ancaman terorisme, kejahatan lintas negara, perdagangan manusia, pengungsi dan perdagangan narkoba.

Selain itu diungkapkan juga langkah mengenai implementasi Patroli Maritim Trilateral.

Ryamizard mengusulkan adanya latihan bersama baik laut maupun darat, pembentukan posko militer bersama untuk mempermudah koordinasi, distribusi informasi dan data intelijen.

"Dengan ditandatanganinya SOP Patroli Maritim Trilateral diharapkan bisa mengatasi masalah keamanan maritim dan meningkatkan komunikasi informasi intelijen serta patroli di wilayah masing-masing," kata Ryamizard.