Wiranto Nilai Patroli Maritim Trilateral Jadi Bagian Penting dalam Atasi Perompakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa implementasi patroli maritim trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina menjadi bagian terpenting dalam mengatasi persoalan maraknya penyanderaan perairan perbatasan.

Menurut Wiranto, perompak yang dipimpin oleh kelompok Abu Sayyaf tidak mengenal batas wilayah negara. Mereka beroperasi melampaui batas formal sebuah negara.

Jika pemerintah ingin mengantisipasi perompak, kata Wiranto, harus ada solusi terkait batas formal negara. Oleh karena itu Pemerintah dari tiga negara tersebut sepakat, persoalan perompak harus diselesaikan melalui kesepakatan bersama.

"Dalam rangka itu Menteri Pertahanan menggelar pertemuan di Bali untuk membicarakan kerja sama dalam melawan aksi perompakan," ujar Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2016).

"Persoalan utamanya yakni menyusun implementasi patroli maritim bersama. Itu yang terpenting," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI, Malaysia dan Filipina kembali  menggelar pertemuan The 3rd Trilateral Defence Minister di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/8/2016) untuk membahas langkah-langkah pengamanan wilayah maritim di Laut Sulu.

Dalam pertemuan tersebut Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu, Menhan Malaysia Dato' Seri Hishammudin Tun Hussein dan Menhan Filipina Delfin N. Lorenzana akan membahas lebih lanjut hasil pertemuan staf militer bidang intelijen dan operasi.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan pentingnya implementasi dari kerja sama trilateral dalam bentuk praktik di lapangan secara terkoordinasi terkait upaya pengamanan wilayah maritim.

"Kerja sama ini berguna dalam menghadapi tantangan keamanan perairan perbatasan yang belakangan ini mulai marak gangguan," ujar Ryamizard seperti dikutip dari siaran pers Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan RI, Selasa (2/8/2016).

Adapun langkah-langkah tersebut di antaranya berupa jaminan keamanan maritim terhadap ancaman terorisme, kejahatan lintas negara, perdagangan manusia, pengungsi dan perdagangan narkoba.

Selain itu, diungkapkan juga langkah mengenai implementasi Patroli Maritim Trilateral.

Ryamizard mengusulkan adanya latihan bersama baik laut maupun darat, pembentukan posko militer bersama untuk mempermudah koordinasi, distribusi informasi dan data intelijen.

"Dengan ditandatanganinya SOP Patroli Maritim Trilateral diharapkan bisa mengatasi masalah keamanan maritim dan meningkatkan komunikasi informasi intelijen serta patroli di wilayah masing-masing," kata Ryamizard.

Sebelumnya ketiga Menteri Pertahanan telah menggelar pertemuan yang dilaksanakan di Laos pada bulan Mei 2016 dan di Filipina pada Juni 2016.