Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wisnu Nugroho
Pemimpin Redaksi Kompas.com

Wartawan Kompas. Pernah bertugas di Surabaya, Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Jakarta dengan kegembiraan tetap sama: bersepeda. Menulis sejumlah buku tidak penting.

Tidak semua upaya baik lekas mewujud. Panjang umur upaya-upaya baik ~ @beginu

Bagaimana Sri Mulyani Menjaga Jarak dengan Politik dan Politisi?

Kompas.com - 01/08/2016, 07:32 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

Mereka yang ditangisi ketika pergi, akan disambut dengan kegembiraan ketika kembali. Banyak contoh untuk sosok seperti ini. Minggu lalu, kita melihatnya dalam sosok Sri Mulyani.

Bersamaan dengan 20 tahun peringatan 27 Juli, di teras Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/7/2016), Presiden Joko Widodo mengumumkan menteri-menteri baru dalam rangka perombakan kedua kabinet kerja.

(Baca: Presiden Jokowi Umumkan Perombakan Kedua Kabinet Kerja)  

Ada sembilan nama baru dalam perombakan kedua di tahun kedua pemerintahan Jokowi ini. Namun, dari sembilan nama itu, satu nama mencuri perhatian dan diperkenalkan pertama kali oleh Presiden Jokowi. Dia adalah Sri Mulyani.

Sri Mulyani pergi meninggalkan tanah air yang dicintainya saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 5 Mei 2010. Ini adalah jabatan keduanya setelah di rentang periode 2004-2009, Sri Mulyani juga menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Indonesi Bersatu I pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  

Sebelum kepergiannya, kemelut politik yang berpusat pada kasus Bank Centuty menyeret namanya. Simpati dan air mata tanda tidak rela mengiringi kepergian Sri Mulyani menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia di Amerika.

Dalam kemelut politik enam tahun lalu itu, Sri Mulyani terlihat tegar. Ketika menghadapi anggota DPR yang mencecarnya dengan berbagai pertanyaan, Sri Mulyani tenang dan lantang memberi jawaban.

Ketenangan itu juga tampak saat Sri Mulyani ditanya persiapan apa yang dilakukan menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan senyum ditahan, Sri Mulyani mengemukakan ingin mengenakan baju baru.

Kita tahu, saat itu KPK memiliki baju baru untuk para tersangka kasus korupsi yaitu rompi warna oranye. Jawaban Sri Mulyani yang disampaikan 28 April 2010 itu menjadi seperti teka-teki dan "ledekan" kepada para politisi.

Teka-teki itu terjawab dua hari setelahnya saat Presiden Yudhoyono menerima dan membaca surat dari Presiden Bank Dunia Robert Zoelick. Pada 25 April 2010, Zoelick berkirim surat ke Presiden Yudhoyono tentang niatnya mengangkat Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

(Baca: Kenapa Bank Dunia Pilih Sri Mulyani)

Bank Dunia adalah baju baru yang disiapkan Sri Mulyani ketika menyampaikannya dengan senyum sebelum pemeriksaan KPK.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Managing Director Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati, bersaksi dalam sidang mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia, Budi Mulya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (2/5/2014). Pada Rabu (27/7/2016) Sri Mulyani kembali dilantik menjadi Menteri Keuangan RI.
Untuk pilihan baju baru yang mengharuskan Sri Mulyani pergi, Presiden Yudhoyono termasuk salah satu yang berat hati dan "menangisi". Kehilangan menteri terbaik saat pemerintahan minim prestasi adalah pukulan berat.

Presiden Yudhoyono Memuji

Soal predikat menteri terbaik bukan basa-basi seperti biasa disampaikan untuk melipur lara seseorang yang akan pergi. Selain diucapkan Presiden Yudhoyono, predikat menteri terbaik untuk Sri Mulyani bisa ditilik dari hal paling sederhana: nomor polisi sedan dinasnya.

Dilantik sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Oktober 2004, Sri Mulyani memakai RI 41. Saat perombakan kabinet pertama, November 2005, Sri Mulyani memakai RI 20 karena dipercaya menjadi Menteri Keuangan.

Dua tahun menjadi Menteri Keuangan, Mei 2008, Sri Mulyani mendapat tugas tambahan karena Boediono memilih menjadi Gubernur Bank Indonesia daripada bertahan menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Selain naik RI 20, Sri Mulyani juga kerap naik RI 12 karena jabatan yang dirangkapnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Di dua periode pemerintahan Presiden Yudhoyono, tidak ada menteri yang prestasinya seperti Sri Mulyani. Lebih istimewa lagi, di periode itu, Sri Mulyani adalah satu-satunya menteri yang dipanggil "mbak" bukan ibu. "Mbak" dipakai untuk membedakan dengan Ibu Ani Yudhoyono.

Tidak mengherankan jika Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono merekam khusus sambutannya untuk perombakan kedua kabinet kerja ini. 

Dengan suka cita, Yudhoyono memberi selamat atas pergantian menteri sambil menegaskan posisi Partai Demokrat yang didirikan dan kini dipimpinnya sebagai penyeimbang. Sri Mulyani yang enam tahun lalu dilepas dengan berat hati dan "ditangisi", secara khusus juga disebut namanya dalam rekaman ini.

Tidak hanya Presiden ke-6 RI yang angkat bicara soal Sri Mulyani. Ketua Dewan Pembina Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie yang "berseteru" dengan Sri Mulyani sebelum pergi bahkan sudah memprediksi.

Aburizal mengakui ketokohan dan kemampuan Sri Mulyani untuk jabatan yang sebenarnya tidak baru sebagai Menteri Keuangan. Aburizal berharap Sri Mulyani membawa angin segar bagi perekonomian Indonesia.

(Baca: Harapan Aburizal dengan Masuknya Sri Mulyani di Kabinet Kerja)

Dari pernyataan Aburizal, tidak tergambar bagaimana suasana hatinya mengingat perseteruan lamanya dengan Sri Mulyani. Posisi Partai Golkar yang terlihat ingin sekali masuk kabinet bersamaan dengan penunjukan Sri Mulyani oleh Presiden Jokowi ini tampaknya membuat suasana campur aduk.

Terlebih lagi, sejak Aburizal digantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, partai berlambang beringin ini telah menyatakan sikap untuk mendukung pencalonan Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019.

Mengambil jarak

Dukungan itu kembali ditegaskan dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar, sehari setelah perombakan kedua kabinet kerja dan seorang kader Partai Golkar diakomodasi. Terkait dukungan terbuka itu, Jokowi yang hadir dalam acara itu menolak menanggapi. 

(Baca: Jokowi Tidak Tanggapi Dukungan Golkar di Pilpres 2019)

Ihsanuddin Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto melobi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk berfoto bersama di Rapimnas Golkar, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Selama pidato di acara yang juga dihadiri Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu, Jokowi sama sekali tidak menyingung PIlpres 2019. Dukungan Partai Golkar disingung terkait pemerintahan periode 2014-2019, bukan Pilpres 2019.

Tidak disinggungnya dukungan Partai Golkar untuk Jokowi di Pilpres 2019 tampaknya merupakan upaya Jokowi mengambil jarak dengan Partai Golkar. Apa yang diperlihatkan Megawati dengan menolak diajak berfoto bersama di akhir acara itu adalah ungkapan lebih kuat terkait pengambilan jarak itu.

Sebagai korban rezim orde baru dengan motor utama Golkar, Megawati tahu betul bagaimana harus bersikap dan mengambil jarak dengan partai yang sekarang berganti nama itu.

Untuk urusan mengambil jarak dengan politik dan politisi, Sri Mulyani kerap menunjukkan secara terbuka ketika menjadi menteri. Ingatan saya untuk hal ini tertuju pada lapangan parkir Hall D Jakarta International Expo di Kemayoran, 20 Agustus 2009.

Malam itu, hawa terasa gerah lantaran kemarau. Lapangan parkir Hall D telah disulap seperti cawan raksasa berwana biru. Lampu-lampu dipancarkan ke panggung tempat Susilo Bambang Yudhoyono akan tampil didampingi Boeidono sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Banyak anggota tim kampanye SBY-Boediono datang termasuk mereka yang selama ini tidak muncul secara fisik karena berbagai alasan. Di antara mereka adalah Murdaya Poo yang masih menjadi kader PDI-P dan Aburizal Bakrie yang partainya mencalonkan Jusuf Kalla.

Sejumlah menteri juga hadir di acara yang dirancang Fox Indonesia ini termasuk Sri Mulyani. Berbeda dengan menteri lain, tepat sesaat sebelum SBY naik panggung dengan banyak sorot lampu untuk menyampaikan pidato penerimaan, Sri Mulyani pergi. 

Tidak terkonfirmasi kenapa Sri Mulyani yang mengenakan batik warna cerah itu pergi di saat acara inti akan dimulai dan tidak kembali.

Bagi saya, sikap Sri Mulyani mengkonfirmasi upayanya mengambil jarak dengan politik dan politisi selama ini. Sri Mulyani tidak anti terhadap politik dan politisi sejauh wajar dan perlu. Jika sudah menilai tidak wajar dan terlalu, mengambil jarak dengan "pergi" adalah pilihan strategi.

Konsitensi dukungan

Terkait dukungan Partai Golkar di Pilpres 2019, pidato Jokowi di penutupan Rapimnas Golkar yang berkali-kali menekankan konsistensi daripada menyambut begitu saja dukungan.

Berkaca pada pengalaman Pilpres sejak 2014, konsitensi ini yang menjadi faktor kekalahan Partai Golkar dan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusungnya secara resmi. Sejak Pilpres 2004, 2009, dan 2014, konsistensi Partai Golkar mendukung calon presiden dan calon wakil presidennya tidak terlihat.

Di Pilpres 2004, di putaran kedua, Partai Golkar mendukung Megawati-Hasyim Muzadi dan Pilpres dimenangkan SBY-Jusuf Kalla (petinggi Partai Golkar).

Di Pilpres 2009, Partai Golkar mendukung Jusuf Kalla-Wiranto dan Pilpres dimenangkan SBY-Boediono yang didukung Aburizal dari belakang.

Di Pilpres 2014, Partai Golkar mendukung Prabowo-Hatta dan Pilpres dimenangkan Jokowi-Jusuf Kalla yang didukung petinggi Golkar lain seperti Luhut B Panjaitan.

Melihat permainan dua kaki sebagai tanda keroposnya konsistensi, mengambil jarak dan jika dirasa perlu "pergi" bisa jadi strategi. 

Hadirnya Sri Mulyani bisa menambah keberanian untuk sikap-sikap seperti ini.

Kompas TV Jokowi Minta Golkar Konsisten Dukung Pemerintah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com