Idrus Marham: Sinyalnya Saya Tetap Jadi Sekjen Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham mengaku sudah mendapatkan sinyal mengenai reshuffle atau perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo.

Info yang diterima Idrus, dirinya tidak akan menjadi menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Sinyalnya saya masih tetap jadi Sekjen Golkar," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (26/6/2016).

Hal ini disampaikan Idrus sekaligus membantah terkait namanya belakangan ini yang disebut-sebut akan menduduki posisi menteri. Ia memastikan isu tersebut tidak benar.

"Kalau nanya saya kemarin ramai, enggak. Jadi sinyalnya itu saya tetap jadi Sekjen," kata dia.

(baca: Novanto Pastikan Idrus Marham Tak Diajukan Jadi Calon Menteri ke Jokowi)

Namun, Idrus enggan mengungkapkan siapa kader Golkar lainnya yang akan mengisi posisi menteri. Ia menegaskan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif Presiden.

"Jokowi dengan informasi, dengan evaluasi yang dilakukan, bagaimana sikap politik presiden. Apa melajukan reshuffle, menteri mana saja penggantinya, itu diserahkan kepada Presiden," ucap Idrus.

Idrus sebelumnya sempat disebut "Pak Menteri" oleh Ketua DPP Golkar Akbar Faizal. Hal tersebut terjadi menghadiri acara ulang tahun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke-65, di Lobi Studio Metro TV, Jakarta, Senin (18/7/2016).

(baca: Di Ultah Surya Paloh, Idrus Marham Disebut "Pak Menteri" oleh Akbar Faizal)

"Wah, Pak Menteri ini, Pak Menteri," kata Akbar. Idrus hanya tertawa mendengar pernyataan Akbar.

Saat ditemui Kompas.com di sela-sela acara, Idrus menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

Namun, ia tak mempermasalahkan sudah disebut "Pak Menteri" oleh Akbar Faizal. Ia justru berdoa agar pernyataan itu terwujud.

"Kita aminin saja," kata Idrus.

(baca: Para Menteri Diminta Jokowi Tetap Ada di Jakarta, "Reshuffle" Sudah Dekat?)

Wacana reshuffle kabinet kembali muncul setelah PAN dan Golkar menyatakan bergabung dalam koalisi pemerintahan.

Namun, Presiden hingga saat ini enggan memastikan ada atau tidaknya reshuffle kabinet. Ia hanya memastikan evaluasi kerja para menteri selalu dia lakukan.

(baca: Jokowi Pakai Penilaian Masyarakat untuk Evaluasi Menteri)

Presiden mengaku bahwa penilaian masyarakat menjadi bahan masukan baginya untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya.

Bagi Jokowi, penilaian masyarakat penting karena mereka yang merasakan kerja pemerintah.