Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK Ingin Dana Partai Politik Lebih Transparan

Kompas.com - 25/07/2016, 19:38 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Rizal Djalil menilai, tata kelola dana partai politik harus dibenahi.

Alasannya, dana partai yang seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan politik secara akuntabel justru hanya digunakan oleh orang-orang tertentu.

"BPK mempunyai banyak data terkait kontribusi negara terhadap partai," kata Rizal, di Gedung BPK, Jakarta, Senin (25/7/2016).

"Berapa porsi dana hibah, dana bansos yang diselewengkan oleh para petahana misalnya. Apakah kita mau berpura pura sepeerti itu terus?" lanjut dia. 

Oleh karena itu, kata Rizal, BPK menyelenggarakan acara pertemuan nasional bertajuk "Menata Ulang Dana Politik Indonesia: Peluang Dana Politik Melalui anggaran Negara' untuk menemukan solusi yang tepat terkait dana partai politik.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Ketua KPK Agus Rahardjo, Menko PMK Puan Maharani, serta sejumlah anggota DPR.

Menurut dia, keberadaan partai politik sangat penting dalam negara demokrasi.

Konstitusi juga menegaskan bahwa partai politik merupakan soko guru demokrasi.

"Karena presiden dicalonkan partai politk atau gabungan partai politik, demikian juga parlemen," kata dia.

Namun, permasalahannya, hingga saat ini, UU Partai Politik tidak merumuskan secara konkret asal serta besaran dana setiap partai politik yang terhimpun dan digunakan.

Jika nantinya ada perbaikan, pihaknya siap memberikan data-data terkait dana parpol.

Ia juga berharap, pemerintah khususnya Kementeri Dalam Negeri, serta DPR berinisiatif memberi respons terkait persoalan ini.

"DPR punya inisiatif kalau dia ingin mengamandemen UU Parpol bisa dan kalau diminta datanya, kami siap, kami fasilitator saja," kata dia.

Rizal menambahkan, ke depannya, semua hal terkait dana partai harus dilaporkan.

Tak hanya dana dari pemerintah, sumbangan-sumbangan yang diterima partai harus dilaporkan secara transparan.

"Makanya laporan pertanggungjawaban partai harus ada standar yang jelas," ujar Rizal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com