Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ancaman "Reshuffle" Cara Jokowi Gertak Menteri agar Terpacu Bekerja

Kompas.com - 23/07/2016, 15:25 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, melihat, Presiden Joko Widodo menggunakan cara gertakan untuk memacu para menteri kabinet meningkatkan kinerjanya.

Pernyataan Ray tersebut menyusul isu perombakan kabinet yang akhir-akhir ini terus berembus.

"Ini manajemen by ancaman. Ancaman akan di-reshuffle. Ini gertakan bagi menteri agar terpacu," kata Ray dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menten, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016).

Hal tersebut dinilainya efektif jika mengacu pada perombakan kabinet jilid pertama pada Agustus 2015. Ray melihat kinerja menteri pasca-reshuffle menjadi lebih optimal.

"November-Desember kan menteri menggeliat tuh kerjanya. Mungkin ini pengalaman yang akan diulang lagi," sambung dia.

Isu perombakan kabinet kini kencang berembus. Ray melihat geliat perombakan kabinet itu sebagai bentuk untuk menutupi kegalauan Jokowi. Sebab kondisi kabinet saat ini dinilainya sudah memenuhi tiga faktor utama penentu pentingnya perombakan dilakukan.

Pertama, dari faktor urgensi dimana pencapaian pemerintah di luar infrastruktur berjalan lambat. Tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Artinya, ada masalah dalam tubuh kabinet yang tidak sesuai keinginan Jokowi.

Kedua, faktor strategi. Ia menilai, tantangan ke depan adalah pemerintah harus siap menghadapi situasi perekonomian yang memburuk. Pada tingkatan tertentu, lanjut Ray, menteri terlihat hanya menunggu isyarat Presiden padahal hal tersebut tak disenangi Presiden.

Ketiga, faktor politik dimana harus ada dua hal yang dicapai, yaitu mengakomodasi dua partai baru yang bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan, yaitu Golkar dan PAN. Baik disodorkan atau tidak disodorkan nama, Jokowi tentu memiliki rasa terikat yang membuatnya menimbang untuk menarik satu atau dua orang dari dua partai tersebut menjadi menteri.

Hal kedua kedua adalah konsolidasi. Ray melihat hingga saat ini tak ada kendala bagi Jokowi untuk mengundur-undur perombakan kabinet.

"Pertanyannya, apakah ada kendala penting, hebat dan luar biasa yang bisa mengakibatkan reshuffle tidak jadi?" kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com