Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ancaman "Reshuffle" Cara Jokowi Gertak Menteri agar Terpacu Bekerja

Kompas.com - 23/07/2016, 15:25 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, melihat, Presiden Joko Widodo menggunakan cara gertakan untuk memacu para menteri kabinet meningkatkan kinerjanya.

Pernyataan Ray tersebut menyusul isu perombakan kabinet yang akhir-akhir ini terus berembus.

"Ini manajemen by ancaman. Ancaman akan di-reshuffle. Ini gertakan bagi menteri agar terpacu," kata Ray dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menten, Jakarta Pusat, Sabtu (23/7/2016).

Hal tersebut dinilainya efektif jika mengacu pada perombakan kabinet jilid pertama pada Agustus 2015. Ray melihat kinerja menteri pasca-reshuffle menjadi lebih optimal.

"November-Desember kan menteri menggeliat tuh kerjanya. Mungkin ini pengalaman yang akan diulang lagi," sambung dia.

Isu perombakan kabinet kini kencang berembus. Ray melihat geliat perombakan kabinet itu sebagai bentuk untuk menutupi kegalauan Jokowi. Sebab kondisi kabinet saat ini dinilainya sudah memenuhi tiga faktor utama penentu pentingnya perombakan dilakukan.

Pertama, dari faktor urgensi dimana pencapaian pemerintah di luar infrastruktur berjalan lambat. Tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Artinya, ada masalah dalam tubuh kabinet yang tidak sesuai keinginan Jokowi.

Kedua, faktor strategi. Ia menilai, tantangan ke depan adalah pemerintah harus siap menghadapi situasi perekonomian yang memburuk. Pada tingkatan tertentu, lanjut Ray, menteri terlihat hanya menunggu isyarat Presiden padahal hal tersebut tak disenangi Presiden.

Ketiga, faktor politik dimana harus ada dua hal yang dicapai, yaitu mengakomodasi dua partai baru yang bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan, yaitu Golkar dan PAN. Baik disodorkan atau tidak disodorkan nama, Jokowi tentu memiliki rasa terikat yang membuatnya menimbang untuk menarik satu atau dua orang dari dua partai tersebut menjadi menteri.

Hal kedua kedua adalah konsolidasi. Ray melihat hingga saat ini tak ada kendala bagi Jokowi untuk mengundur-undur perombakan kabinet.

"Pertanyannya, apakah ada kendala penting, hebat dan luar biasa yang bisa mengakibatkan reshuffle tidak jadi?" kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com