Pemerintah Berharap Pacu Pertumbuhan Ekonomi Melalui "Tax Amnesty"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa saat ini pemerintah berniat untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir.

Hal itulah yang menjadi alasan kenapa pemerintah meluncurkan program tax amnesty atau pengampunan pajak belum lama ini.

Menurut dia, selama ini 8 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari penerimaan pajak. Sementara banyak pemilik NPWP tapi tidak membayar pajak karena pemerintah tidak punya kemampuan untuk mengawasi.

"Selama ini 8 persen dari APBN berasal dari pajak. Kami harapkan pembayar pajak bertambah dalam beberapa tahun ke depan," ujar Luhut saat menggelar acara ramah tamah dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama se provinsi Banten di kota Serang, Jumat (22/7/2016).

(Baca: Hotline "Tax Amnesty" 08112283333 yang Diluncurkan Jokowi Susah Dihubungi)

Luhut menjelaskan, melalui program tax amnesty, pemerintah memprediksi penerimaan pajak negara bisa mencapai Rp 2.000 triliun dalam 3 atau 4 tahun ke depan. Agar transparan, tax amnesty akan dilakukan melalui sistem online dan mengurangi bentuk transaksi tunai.

"Saya bisa menjamin transparansi akan kita rasakan dalam seluruh aspek kehidupan kita di Indonesia ini," kata Luhut.

(Baca: Berdasarkan Aturan "Tax Amnesty", Balik Nama Aset Digratiskan)

Selain itu, Luhut menuturkan, dalam melihat konteks dari implementasi UU Pengampunan Pajak, sebaiknya jangan hanya bertumpu pada penerimaan pajak yang akan didapat oleh negara, tetapi juga harus melihat jumlah pembayar pajak yang akan bertambah, dari perorangan maupun perusahaan.

Menurut dia, dengan penerapan UU Pengampunan Pajak, jumlah pembayar pajak akan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya.

(Baca: Wapres Anggap Sombong Pengusaha yang Tak Mau Pakai "Tax Amnesty")

"Terkait soal tax amnesty, jangan hanya bertumpu pada penerimaan saja, tetapi juga melihat pembayar pajak dan perusahaan yang akan bertambah pada tahun depan dan seterusnya," ungkapnya.

"Kami berharap pajak mengalami peningkatan Rp 400 sampai Rp 500 triliun. Jadi penerimaan pajak bertambah menjadi Rp. 2000 triliun. Penbangunan akan lebih bagus," tambah Luhut.