Operasi Keamanan di Poso Dinilai Berdampak Negatif bagi Masyarakat Sekitar

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Institut Mosintuwu, Lian Gogali mengatakan, operasi keamanan yang dilakukan kepolisian dan TNI dalam memburu kelompok teror Santoso mengubah kehidupan masyarakat dan membuka kembali trauma pasca-konflik agama di Poso.

Menurut Lian, kebijakan untuk melakukan operasi keamanan seharusnya mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Jika pertimbangan tidak dilakukan dengan serius makan akan menyebabkan konflik baru.

Lian menilai, pemerintah seharusnya mempercayakan kepada masyarakat di Poso bila ingin mensejahterakan masyarakat dan menciptakan keamanan melalui pembangunan ekonomi, bukan kepada aparat keamanan.

"Masyarakat berhak menentukan sendiri bagaimana pembangunan itu berlangsung karena masyarakat mengenal konteks," kata Lian dalam keterangan tertulis, Jumat (22/7/2016).

Sejak 1999, menurut dia, masyarakat Poso berusaha memulihkan trauma, merajut peradaban, dan memulihkan perekonomian secara mandiri.

Pemerintah pun seharusnya mendukung dan menguatkan peran perdamaian, pembangunan yang sudah dilakukan masyarakat Poso selama ini.

"Operasi Teritorial seolah-olah tahu apa yang terbaik bagi masyarakat Poso, bahkan tanpa berkomunikasi dengan masyarakat Poso," tutur Lian.

Lian melanjutkan, sebagian besar warga yang tinggal di enam kecamatan di Kabupaten Poso terkena dampak operasi keamanan.

Enam wilayah itu adalah Poso Pesisir Selatan, Poso Pesisir Utara serta Lore Utara Utara, Lore Peore, Lore Tengah dan Lore Timur terkena dampak akibat operasi keamanan tersebut.

Sejak diumumkannya operasi keamanan pada 2012, setidaknya terdapat 10 jenis operasi keamanan yang dilaksanakan di Kabupaten Poso. Pada 2013, terdapat operasi AMAN Maleo 1 dan AMAN Maleo 2.

Kemudian pada 2014, terdapat operasi operasi AMAN Maleo 1, AMAN Maleo 2, dan AMAN Maleo 3. Selanjutnya, pada 2015 ada operasi Camar Maleo 1, Camar Maleo 2, Camar Maleo 3, Camar Maleo 4, yang dilanjutkan Operasi Tinombala pada 2016.

"Kebun dan ladang banyak ditinggalkan, pendidikan dan kesehatan terabaikan, ketidaknyamanan dan rasa takut seperti bayangan di siang hari dan hantu di malam hari. Kehilangan nyawa adalah bagian dari hal yang ditanggungkan," ucap Lian.

Lian mencontohkan pengalaman yang diterima oleh Ibu Adi (nama samaran), warga desa Tangkura. Di Tangkura, banyak warga desa beralih pekerjaan menjadi buruh sawit di kabupaten lain.

Mereka tidak lagi bisa ke kebun untuk merawat pohon coklat atau menanam padi ladang. Ibu Adi menceritakan, jika pohon coklat ditinggalkan tidak akan menghasilkan buah dan terkena hama.

Menurut Ibu Adi, sebagian warga lainnya memaksa untuk tetap berkebun dengan resiko tinggi. 

"Ada larangan untuk berkebun karena lokasi operasi keamanan di kebun warga yang berdekatan dengan hutan. Biasanya yang berkebun akan diduga sebagai pihak yang memberikan logistik ke DPO (Daftar Pencarian Orang)," tutur Ibu Adi.

Menurut Ibu Adi, kehadiran ribuan aparat keamanan di hutan-hutan sekitar kebun atau di wilayah kebun, menyebabkan aktivitas bertani terganggu.

Larangan keluar rumah lebih dari 200 meter pada sore menjelang malam menambah nuansa ketakutan warga.

"Saat ada baku tembak di kebun atau hutan, warga sempat tanya jaminan keamanan dari aparat, tapi tidak ada yang mau menjamin. Kami bahkan ditekankan waktu berkebun hanya sampai pukul 15.00 sore," ucap Ibu Adi.

Selain itu, dampak negatif juga dirasakan Citra (nama samaran). Untuk bisa tetap makan dan membiayai sekolah anak-anaknya, Citra dan beberapa perempuan lain menjadi pemecah batu atau menjadi pengangkut batu di Sungai Puna.

Pekerjaan ini tidak pernah dilakukan sebelumnya karena mereka adalah petani coklat.

Dampak lain juga disebabkan latihan militer di Poso yang menyebabkan masyarakat harus mengungsi dan tak bisa bekerja. Latihan itu juga menimbulkan trauma warga sekitar akibat konflik beberapa waktu lalu.

"Tembak-tembakan sudah mulai sejak pukul 05.00. Bom dan roket siang hari. Kami tidak berkegiatan apapun selama latihan militer, bagaimana mau makan," tutur Fatin (nama samaran), warga lain.