Indonesia Tuntaskan Kasus HAM Berdasarkan Hukum Nasional, Bukan atas Putusan IPT 1965

Kompas.com - 21/07/2016, 21:41 WIB
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir di Gedung Kemenlu RI, Jakarta, Rabu (13/5/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINJuru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir di Gedung Kemenlu RI, Jakarta, Rabu (13/5/2015).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Arrmanatha Nasir, menganggap International People’s Tribunal (IPT)adalah sebuah kegiatan menyuarakan pendapat kelompok tertentu.

Lantaran bukan sebuah mekanisme hukum formal, pemerintah Indonesia pun tak terikat untuk mematuhinya. Arramanatha menyatakan, pemerintah Indonesia akan menuntaskan kasus HAM yang ada dengan mekanisme hukum nasional.

"Tentu saja saya juga bisa berkoar-koar, tapi tidak ada kerangka hukumnya," kata Arramanatha di gedung Kemenlu, Kamis (21/7/2016).

(Baca: Menlu: Putusan IPT 1965 Tidak Mengikat Indonesia)

Menurut dia, Indonesia akan berpijak pada mekanisme dan hukum yang berlaku. Sikap itulah yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lainnya.

"Yang membedakan negara-negara yang menghormati HAM dan penegakan HAM adalah adanya mekanisme nasional, mekanisme hukum untuk melakukan tindakan apabila ada tindakan pelanggaran HAM, itu kan kita miliki dan itu pun dimiliki negara negara maju, itulah yang diakui dan di-appreciate oleh negara-negara maju," tutur dia.

Majelis hakim internasional dari International People’s Tribunal tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Indonesia 1965 menyatakan bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara pasca peristiwa 1 Oktober 1965.

(Baca: Peneliti LIPI: Pemerintah Seharusnya Malu dan Mengakui Genosida 1965)

Pembunuhan massal tersebut dilakukan terhadap anggota PKI dan anggota PNI yang merupakan pembela setia Presiden Sukarno.

Hakim Ketua Zak Jacoob menyatakan, negara Indonesia bertanggung jawab atas beberapa kejahatan terhadap kemanusiaan melalui rantai komandonya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAD Sebut Sertijab Danjen Kopassus Digelar Senin 31 Januari

KSAD Sebut Sertijab Danjen Kopassus Digelar Senin 31 Januari

Nasional
UPDATE 27 Agustus: Bertambah 1.643, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.129.305

UPDATE 27 Agustus: Bertambah 1.643, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.129.305

Nasional
'Setelah 76 Tahun, Masak RI Belum Dianggap Mampu Kelola Kedaulatan di Ruang Udara Sendiri?'

"Setelah 76 Tahun, Masak RI Belum Dianggap Mampu Kelola Kedaulatan di Ruang Udara Sendiri?"

Nasional
Banyak Pihak Ingin PTM 100 Persen Dievaluasi, Ini Tanggapan Menkes

Banyak Pihak Ingin PTM 100 Persen Dievaluasi, Ini Tanggapan Menkes

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Diduga Terima Rp 1,5 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Diduga Terima Rp 1,5 Miliar

Nasional
Selain Eks Dirjen Kemendagri, KPK Umumkan Lagi Andi Merya Nur Tersangka Suap Dana PEN Kolaka Timur

Selain Eks Dirjen Kemendagri, KPK Umumkan Lagi Andi Merya Nur Tersangka Suap Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
UPDATE: Tambah 8.077, Total Ada 35.704 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 8.077, Total Ada 35.704 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Januari: Ada 9.820 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 27 Januari: Ada 9.820 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 27 Januari: 346.733 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 16,62 Persen

UPDATE 27 Januari: 346.733 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 16,62 Persen

Nasional
UPDATE 27 Januari: Sebaran 8.077 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 27 Januari: Sebaran 8.077 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 27 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 7

UPDATE 27 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 7

Nasional
KPK Tetapkan Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tersangka Suap Dana PEN Kolaka Timur

KPK Tetapkan Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tersangka Suap Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
UPDATE 27 Januari: Bertambah 8.077, Kini Ada 4.309.270 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Januari: Bertambah 8.077, Kini Ada 4.309.270 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
3 Meninggal akibat Omicron, Menkes: Satu Belum Divaksinasi Sama Sekali

3 Meninggal akibat Omicron, Menkes: Satu Belum Divaksinasi Sama Sekali

Nasional
Menkes: Kapasitas Tempat Tidur Isolasi RS 80.000, Saat Ini Terisi 7.688

Menkes: Kapasitas Tempat Tidur Isolasi RS 80.000, Saat Ini Terisi 7.688

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.