Luhut: Tak Ada Keterlibatan Militer Asing pada Kasus 1965

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa tidak ada keterlibatan militer negara asing pada peristiwa kekerasan kemanusiaan 1965.

"Tidak ada keterlibatan asing. Masyarakat harus percaya kepada institusi resmi Pemerintah Indonesia," ujar Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (20/7/2016).

Luhut juga menegaskan, jangan sampai penyelesaian kasus 1965 mengikuti metode yang dibuat oleh negara lain. Menurut dia, Presiden Joko Widodo sudah sangat terbuka untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

"Pemerintah sangat peduli soal itu (kasus 1965) dan Presiden sudah sangat terbuka," kata Luhut.

(Baca: Hakim IPT Sebut Amerika, Inggris, dan Australia Terlibat Kejahatan Kemanusiaan 1965)

Sebelumnya, majelis hakim internasional dari International People’s Tribunal tentang Kejahatan terhadap kemanusiaan Indonesia 1965 merilis hasil temuan dan laporan final terkait kasus kejahatan kemanusiaan tahun 1965.

Dalam hasil temuan tersebut, terungkap bahwa ada keterlibatan negara lain, yakni Amerika, Inggris, dan Australia atas tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan meskipun dengan derajat keterlibatan yang berbeda-beda.

Menurut majelis hakim, negara Amerika diketahui memberi dukungan cukup besar kepada militer Indonesia. Amerika mengetahui bahwa Pemerintah Indonesia saat itu akan melakukan sebuah pembunuhan massal.

(Baca: IPT Kasus 1965: Indonesia Bertanggung Jawab atas Beberapa Kejahatan Kemanusiaan)

Bukti paling jelas adalah adanya daftar nama pejabat Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dimiliki Amerika. Daftar tersebut berisi nama pejabat PKI akan ditangkap dan diduga akan dibantai.

"Dengan demikian, tindakan kejahatan atas dugaan keterlibatan negara-negara lain dalam kejahatan bisa dijustifikasi," kata majelis hakim seperti dikutip dari laman www.tribunal1965.org.

Sementara itu, pihak militer Inggris dan Australia melakukan kampanye propaganda yang menyesatkan berulang kali atas peristiwa 1965, bahkan setelah terbukti bahwa tindakan pembunuhan dan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan benar-benar terjadi secara massal dan tidak pandang bulu.

(Baca: Indonesia Didesak Minta Maaf dan Bertanggung Jawab atas Kasus 1965)

Hal ini membenarkan dugaan akan adanya keterlibatan negara-negara lain dalam tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

"Pemerintah di negara-negara tersebut menyadari dan mengetahui penuh apa yang sedang terjadi di Indonesia melalui laporan diplomatik, kontak langsung di lapangan, dan media barat," kata majelis hakim.